Din Syamsuddin ingin saudagar muslim kuasai Sudirman-Thamrin

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, untuk mensejahterakan rakyat pemerintah harus menegakkan ekonomi konstitusional agar negara tak lagi menjual tanah dan kekayaan alamnya kepada pihak asing. Menurut Din, saat ini tak ada aturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang mendukung pribumi berkuasa di negerinya sendiri."Saya berharap teman-teman di partai politik menjalankan tugas reformasi struktural, membuat UU yang mengutamakan kepentingan umat, selama pemerintah ini tidak menerapkan ekonomi konstitusional menurut UUD 45 tapi membuka pintu pada kapitalisme, runtuhnya kedai santri maka ini harus kita ingatkan," kata Din saat menjadi pembicara dalam sidang Pleno ke VI Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (19/12).Din berpendapat, sejak era reformasi tak satupun Undang-Undang ekonomi yang diciptakan para pemangku kebijakan berpihak pada rakyat Indonesia. "Dengan global kapitalism itu apa yang terjadi, muncullah fenomena the power of money, masuk ke politik, money politik akhirnya kekuasaan dan keputusan politik tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat Indonesia. Pada dasarnya kita menjual tanah dan air pada asing," tegas dia.Dia berharap, ke depan pengusaha Indonesia dapat menguasai pasar ekonomi Indonesia. Bukan lagi pihak asing seperti sekarang ini."Saya berharap di sepanjang Thamrin, Sudirman itu minimallah 30 persen pemilik gedung-gedung pencakar langit itu saudagar-saudagar muslim. Baru kita bangkit, kalau tidak, umat kita bisa dibeli tokoh-tokoh Islam bisa dibeli, yang tersisa hanya tinggal nama kerangka-kerangkanya saja," imbuhnya.Maka dari itu, tambah dia, pihaknya akan memperjuangkan hal ini agar kekayaan Indonesia tak lagi dikuasai oleh asing."Saya kira apapun jabatan saya di ormas Islam nanti, ini akan saya kejar terus sebab ini akan merugikan umat Islam," pungkasnya.