Deddy Mizwar: Yang dipertanyakan, kenapa Kota Bandung belum pernah dapat WTP?

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Deddy Mizwar atau akrab disapa Demiz menuturkan, pemimpin Jawa Barat yang terpilih dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 harus bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jawa Barat. Sebab, selama ini Provinsi Jawa Barat selalu langganan mendapat opini WTP.

"Ya harus dipertahankan, saya kira bukan bukan hal yang luar biasa, karena sudah mendapatkan tujuh kali berturut-turut," di Deddy Mizwar melalui siaran persnya, Jumat (1/6).

Opini WTP dari BPK RI merupakan kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah dalam melaporkan hasil keuangan daerahnya selama satu periode. "Jadi WTP sebetulnya bukan sebuah prestasi," katanya.

Cagub yang berpasangan dengan Dedi Mulyadi ini mengungkapkan, pada tahun 2016 sebanyak 24 kota/kabupaten di Jawa Barat mendapatkan WTP dari BPK RI, sedangkan tiga daerah lainnya seperti, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang dan Kota Bandung hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian WDP. Dia heran karena Kota Bandung belum pernah mendapat WTP selama empat tahun berturut-turut.

"Yang dipertanyakan adalah kota Bandung mengapa belum pernah mendapatkan WTP. Barangkali mungkin tahun depan mendapatkan," katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Bandung gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun yang membuat Pemkot Bandung gagal meraih WTP tahun ini karena masih ada beberapa masalah terkait pencatatan piutang sewa tanah.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, jika dilihat dari perkembangan pelaporannya, Pemkot Bandung sudah banyak kemajuan. Namun, ada beberapa poin yang membuatnya tidak cukup meraih WTP.