Merdeka.com - Pedagang batu akik di Palembang bakal harus merogoh kocek lebih dalam. Hal ini karena selain untuk menambah modal, mereka juga harus mengeluarkan uang lebih lantaran dagangannya bakal dikenakan pajak.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil Dirjen Pajak Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Julianto mengungkapkan, penerapan pajak itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak.

"Ya, penjual batu akik bakal dikenakan wajib pajak sesuai undang-undang," ungkap Fajar, Jumat (23/1).

Menurut dia, pajak penjualan batu akik disamakan dengan dagangan lain seperti usaha waralaba yang memperoleh penghasilan. Dengan rincian, usaha yang berpenghasilan Rp 50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen, Rp 50-250 juta (15 persen), Rp 250-500 juta (25 persen), dan penghasilan di atas Rp 500 juta (30 persen).

"Memang penjualan batu akik sangat menjanjikan hingga ratusan juta rupiah. Itu sudah ada ketentuan pajaknya, termasuk penghasilan sebulannya hanya Rp 2,4 juta," kata dia.

Untuk menerapkan peraturan ini, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi langsung ke pusat-pusat penjualan batu akik di Palembang. Dengan begitu, pedagang membayar kewajibannya membayar pajak usahanya.

"Belum kita jadwalkan, tapi nanti kita rencanakan turun langsung ke pedagang biar mereka ngerti," pungkasnya.