Bentuk eksploitasi warga miskin untuk Pilgub, kasus PKH bakal dilaporkan ke Bawaslu

Merdeka.com - Dugaan kecurangan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) semakin kencang. Forum Alumni Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional (FAM GMNI) dan Jampi Jawa Timur memutuskan untuk membawa kasus ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Setelah data dari Lamongan sudah kita pegang, kita langsung bawa kasus ini ke Bawaslu," kata Ketua Jampi Jatim, Abdul Hamid dalam jumpa pers di Rumah Makan Agis Surabaya,(Kamis,26/4).

Hamid mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan FAM GMNI untuk meneruskan persoalan ini ke lembaga yang lebih tinggi. Salah satunya adalah Bawaslu Jawa Timur. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum jika lembaga pengawas pemilu ini tidak mampu menyelesaikan persoalan penyalahgunaan PKH di Lamongan dengan baik.

Kabar penggunaan PKH untuk pasangan calon nomor satu ini membuat demokrasi yang ada di Jatim tercoreng. Ia menilai ada upaya menghalalkan segala cara untuk kemenangan pemilihan gubernur. Hal ini terlihat dengan cara-cara tim paslon satu yang dianggap bisa mencederai proses demokrasi.

"Masyarakat sempat dibuat bingung dengan kandidat yang menggunakan PKH untuk menang," ujarnya.

Dugaan penyalahgunaan kewenangan ini terjadi secara nyata di Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Bahkan kejadian serupa juga terjadi di daerah-daerah lain, seperti Tulungagung yang masih dalam tahap pencarian data secara detail.

"Ada laporan di Tulungagung petugas PKH mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon," ungkap Hamid.

Divisi Bidang Advokasi FAM GMNI Jawa Timur, Bily Abu Ja'far mengatakan, informasi dugaan penyimpangan PKH terus mengalir. Saat ini, Ketua FAM GMNI Rangga langsung turun ke lapangan untuk melihat secara langsung penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di lapangan.

"Kami tidak mau berandai-andai, ketua kami, Mas Rangga turun langsung ke Tulungagung untuk melihat secara langsung model penyelewengannya," katanya.

Bily menilai, bentuk pemenangan yang dilakukan salah satu pasangan calon ini jelas sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Mereka mencoba untuk meng-eksploitasi rakyat miskin dengan mengiming-imingi PKH, tetapi mereka mendapat tekanan untuk memilih salah satu pasangan calon.

Kondisi ini sangat mengecewakan, karena demokrasi yang dibangun menjadi cacat karena ulah oknum-oknum petugas PKH untuk memenangkan paslon nomor urut satu. Seharusnya, untuk mendapatkan simpati masyarakat, mereka harus menggunakan cara-cara elegan, seperti membuat adu karya yang paling baik.

"Jangan meng-eksploitasi warga miskin untuk kemenangan pilgub. Rebutlah hati masyarakat dengan adu karya," jelas dia.