Benarkah Ruki sengaja ditanam untuk lemahkan KPK?

Keputusan Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Taufiqqurahman Ruki yang melimpahkan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. Gara-gara langkahnya itu, Ruki didemo ratusan pegawai yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK (WP-KPK).Salah satu orator bahkan dengan tegas menuding Ruki dan Indriyanto Seno Adji sebagai aktor yang disusupkan ke lembaga antirasuah tersebut. Mereka disinyalir bertugas melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia."Kami tidak peduli bentuk sinergi kalau ada hantu-hantu sempalan yang coba dimasukkan ke tempat kami berjuang," kata orator di depan gedung KPK Jakarta, Selasa (3/3).Sumber merdeka.com menyebut ada upaya untuk melemahkan KPK dari dalam. Langkah pertama adalah menetapkan beberapa pimpinan sebagai tersangka.Sesuai aturan, setiap pimpinan KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka wajib mundur dari jabatannya. Hal itulah yang terjadi pada Abraham Samad dan bambang Widjojanto yang terpaksa meletakkan posisinya."Agar tidak kosong, sebagai gantinya dipilih orang-orang yang lebih pro kepada pemerintah," ucap sumber tersebut saat berbincang beberapa waktu lalu.

Dia curiga upaya pelemahan KPK ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak. Apalagi, diperkirakan akan terjadi korupsi besar-besaran selama pesta demokrasi itu berlangsung.Hal ini juga sempat diungkap oleh Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto. Dia mengingatkan potensi korupsi melalui Pilkada serentak. Sebab, sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK muaranya terjadi untuk Pilkada."Tahun ini ada sekitar 205 pemilihan kepala daerah. Ada potensi besar korupsi di sana," kata Bambang Widjojanto dalam diskusi publik di Wisma Kali Metro Malang, Senin (2/3/).Bambang mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap potensi korupsi agar proses demokratisasi bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu ciri yang kerap terjadi, kata Bambang, penerbitan izin eksploitasi alam atau tambang biasanya diobral untuk para investor.Izin tambang ini rawan terjadi korupsi, bentuknya suap maupun gratifikasi untuk kepala daerah. Keuntungan luar biasa dari hasil tambang membuat pengusaha memberi setoran yang sangat tinggi.Ciri yang lain, kata Bambang, jumlah bantuan sosial (bansos) yang meningkat tajam dan rawan diselewengkan. Kasus Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah menjadi salah satu contohnya."Perlu gerakan sosial dari masyarakat dalam mencegah korupsi. Kita niatnya memilih leader, bukan triger apalagi broker," katanya.

KPK berhasil membongkar berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin di Daerah. Namun diakui belum keseluruhan kasus korupsi di daerah bisa ditangani."Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin dan Gubernur Papua Barnabas Suebu. Memang belum merata di semua daerah," katanya.Pemberantasan kasus korupsi kuncinya, kata Bambang, harus ditangani dengan kesabaran, sehat dan waras. Serta harus menggunakan nurani dan akal sehat."Kami tidak ingin mendzhalimi. Jangan menangani kasus korupsi karena kebencian," ujarnya.