Merdeka.com - Pergantian menteri semakin memantapkan posisi Luhut Binsar Panjaitan di Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo mempercayainya menjadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Tugas Luhut ke depan tidak lah mudah, persoalan hukum menjadi yang utama harus dibenahi. Jokowi ingin sinergi antar-lembaga penegak hukum bisa berjalan sehingga tidak menimbulkan gesekan. Luhut pun diharapkan mampu meredam manuver jenderal di Trunojoyo (markas Polri).

Sumber merdeka.com menceritakan ketidakpuasan Jokowi terhadap penyelesaian kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Menurutnya, Jokowi menyadari adanya perlawanan dari beberapa jenderal di Korps Bhayangkara.

"Jokowi tahu soal itu, dia bukan orang bodoh tidak sensitif," ujarnya menirukan ucapan orang dekat Jokowi di Istana beberapa waktu lalu.

Dia mencatat ucapan itu lebih dari sekali dilontarkan pejabat tersebut dalam tiga kali pertemuan. Jokowi, lanjutnya, juga gerah setelah Bambang Widjojanto, Abraham Samad, lalu kasus Novel Baswedan juga kembali diangkat.

Kekesalah Jokowi memuncak ketika Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin. Jokowi sempat memberi arahan agar persoalan ini tidak berkepanjangan dan menjadi ketegangan antara institusi KY dan Polri.

"Dia (Jokowi) melihat situasi kelakuan di sana (Polri). Jokowi juga memperhatikan penilaian masyarakat."

Pria itu menambahkan, pejabat yang juga pensiunan jenderal itu memberi sinyal jika Jokowi akan mengambil sikap jika jenderal-jenderal di Korps baju cokelat tak bisa dikendalikan. Namun tidak diungkapkan secara detail apakah akan dilakukan pergantian di sejumlah posisi.