Banyak kekerasan pada TKI, Menteri Hanif tingkatkan perlindungan & pengawasan

Merdeka.com - Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berkerja di luar negeri terus terjadi. Ironisnya, kekerasan tersebut sampai berujung pada kematian bagi para pahlawan devisa negeri ini.

Seperti kasus terakhir Adelina Sau yang tewas setelah disiksa secara keji oleh majikannya di Malaysia. Melihat hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan, secara umum semua kasus tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pastinya akan ditindaklanjuti.

Selain, itu Hanif juga akan memproses agen-agen atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ilegal. Harapannya agar perlindungan terhadap TKI lebih baik.

"Tiga tahun terakhir ini, saya menjadi menteri sudah ratusan PJTKI saya cabut izinnya. Dan saya juga tidak menerbitkan izin baru. Karena itu, adalah satu bentuk keseriusan dari pemerintah untuk betul-betul mengontrol, dan memastikan agar tata kelola penempatan dan perlindungan TKI lebih baik," ucapnya saat ditemui di Legian, Badung Bali, Selasa (27/3).

Tidak hanya agen-agen atau PJTKI, menurut Hanif, para calo-calo pun akan ditangani jika melakukan pelanggaran. Karena saat ini Undang-Undang Perlindungan TKI sudah sangat kuat.

"Kita lakukan kepada semua pihak entah itu calonya, atau PJTKI-nya dan lainnya. Bahkan, kita terus mendesak yang ditangkap bukan hanya calo-calo saja. Aktor yang di belakangnya atau orang kuatnya," tegasnya.

Dia menegaskan, akan terus bekerjasama dengan semua instansi baik kepolisian, Pemerintah Daerah untuk memberantas para orang-orang yang terlibat Human Trafficking atau perdagangan manusia agar ditindak keras dan tegas.

Selain itu, Hanif juga mengimbau, masyarakat harus memahami bahwa imigrasi (TKI) itu mengandung resiko yang tinggi. Maka ke depannya pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola dengan meningkatkan negosiasi bilateral.

"Kalau secara teori ilegal itu membuat orang-orang merasa lebih praktis karena sangat murah. Tapi sangat tinggi resikonya. Dan memang semua pihak harus bekerjasama agar memastikan resiko dari imigrasi ini. Kita harus tekan dari waktu ke waktu," tutupnya.