Anggota Komisi I soal WNI disandera OPM: Serbu saja langsung!
Merdeka.com - Pemerintah masih berupaya melakukan negosiasi untuk membebaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menilai pemerintah seharusnya langsung melakukan penyerangan untuk membebaskan dua WNI tersebut. Penyerangan itu berdasarkan pengalaman Amerika Serikat dengan cepat menyelamatkan Manohara Odelia Pinot.
"Serbu saja langsung, seperti Amerika Serikat melalui FBI membebaskan warga negaranya Manohara yang dilarikan ke Malaysia oleh Pangeran Klantan. Proses pembebasannya cuma butuh waktu 3 jam kok," kata Syaifullah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Menurutnya, proses negosiasi yang dilakukan pemerintah dianggap terlalu lamban untuk membebaskan WNI dari sekapan anggota OPM. Padahal pemerintah telah memberikan kesempatan OPM untuk tinggal dan hidup di Indonesia.
"Dialog terlalu lama. Padahal kita telah memberikan kebebasan dan kesempatan bergabung OPM ke Indonesia," jelasnya.
"Serta bekerja sama dengan pemerintah PNG. Proses tawar menawar barter terlalu lama dan tak sesuai dengan kesatuan RI. Kita selalu bilang NKRI sebagai harga mati agar tak ada aksi separatis di Papua," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaAturan Disahkan Jokowi, Gaji Pokok TNI/Polri Resmi Naik Mulai Bulan Ini
Penyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi untuk AO dan Nasabah PNM: Saya Sangat Menghargai Kerja Keras Semuanya
Pertumbuhan nasabah PNM yang begitu pesat hingga kini berada di angka 15,2 juta nasabah.
Baca SelengkapnyaDilarang Keras! Anggota TNI Jangan Coba-coba Foto Seperti Ini Bisa Kena Tegur Komandan
Jaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?
Baca SelengkapnyaKedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca Selengkapnya