Anggota DPR Minta Pemerintah Izinkan Tempat Usaha Tetap Buka Saat PPKM Level 3 Nataru
Merdeka.com - Pemerintah berencana menerapkan status level 3 di semua wilayah di Indonesia pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tetap mengizinkan tempat usaha dibuka dengan pembatasan.
"Nanti penerapan PPKM level apapun tetap kita harus mengingatkan prokes 5M dan penerapan 3T yang paling penting. Tentang kebijakan PPKM saat libur Nataru wajib berdasarkan scientific based berdasarkan data sehingga tidak berubah-ubah sebagaimana kebijakan terdahulu," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu(20/11).
Dia meminta agar epidemiolog dan ahli kesehatan masyarakat juga dilibatkan dalam kebijakan pembatasan. lebih menekankan pembatasan bagi warga negara asing terutama pada momen liburan Natal dan Tahun Baru. Mengingat munculnya beberapa varian baru termasuk varian Delta Plus yang sudah masuk Malaysia dan Singapura.
"Awasi kedatangan dari luar negeri saat momen tahun baru nanti lalu PR akhir tahun kerja vaksinasi dosis dua ya karena daerah banyak sekali mengeluh soal stok untuk vaksin dosis dua masih terkendala," ungkapnya.
Walaupun begitu Mufida memberikan mencatat, selain durasinya pendek, penerapan PPKM Level 3 sebaiknya tidak dilakukan seluruh wilayah. Tetapi pada wilayah yang kasus harian masih tinggi dan cakupan vaksinasi masih belum optimal.
"Pembatasan kegiatan hanya untuk yang sifatnya keramaian massal seperti pesta tahun baru yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik tempat terbuka maupun tertutup dan kegiatan yang sifatnya konvoi atau arak-arakan," ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, tempat wisata terutama banyak melibatkan kegiatan usaha rakyat atau UMKM tetap diizinkan buka dengan pembatasan jumlah kunjungan. Mufida mengusulkan untuk fasilitas umum yang menjadi tempat hiburan warga tetap dibuka. Dilakukan dengan pembatasan kapasitas 50 persen, penerapan protokol kesehatan ketat dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi bagi warga yang akan masuk.
"Jangan lupa pengaturan dan penegakan protokol bagi warga harus diimbangi disiplin protokol bagi pemerintah dengan meningkatkan tes dan tracing untuk mengendalikan laju penularan jika terjadi tren peningkatan kasus. Sehingga terbaca momentum liburan Natal dan Tahun Baru terpantau peningkatan kasus atau tidak," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaUU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaHal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca Selengkapnya