Merdeka.com - Saat banjir melanda Jakarta awal tahun 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda pendapat soal penanganan banjir Jakarta. Basuki mengatakan banjir Jakarta bisa diatasi apabila Kali Ciliwung dinormalisasi.

Rupanya kritikan terhadap Anies tak hanya dilayangkan oleh Menteri Basuki. Sebab, Menteri BUMN, Erick Thohir juga melayangkan kritik kepada program unggulan Anies yakni Program rumah DP 0 rupiah.

Lihat juga berita tentang Anies Baswedan di Liputan6.com

Berikut ini kritikan Menteri Basuki dan Menteri Erick Thohir kepada Anies Baswedan:

Berita Anies Baswedan lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

Menteri Basuki Sebut Normalisasi Kali Ciliwung Baru 16 Km

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu penyebab banjir karena tidak adanya normalisasi Sungai Ciliwung.

Ia menyebut sepanjang 33 km Kali Ciliwung Pemprov DKI baru melakukan normalisasi 16 km saja. Jumlah panjang kali yang telah dinormalisasi dikatakan Basuki akan dari potensi banjir.

"Namun mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insya allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang," kata Basuki kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1).

Dampaknya, wilayah yang belum dinormalisasikan mengalami luapan dan banjir. Untuk mengatasi persoalan banjir ini, Kementerian PUPR menginginkan pembahasan lebih lanjut dengan Pemprov DKI Jakarta. Termasuk juga program sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

"Beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 km, 600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut beliau, masyarakat sudah diskusi dan insya Allah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," jelasnya.

Anies Sebut Banjir Disebabkan Air Dibiarkan Masuk Jakarta

Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan mengatakan Anies mengatakan salah satu penyebab utama banjir karena tidak adanya pengendalian air dari sisi selatan Jakarta.

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies, Jakarta, Selasa (1/1).

Bahkan, kata Anies, saat Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan normalisasi Kali Ciliwung di tahun sebelumnya yang melintasi Kampung Melayu, banjir dengan volume air cukup tinggi tetap terjadi.

Dari kejadian itu, Anies meyakini kunci antisipasi banjir ada pada pengendalian air dari sisi selatan, sebelum akhirnya melimpah Jakarta sebagai pesisir.

"Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir. Kalau bisa dikendalikan, insya allah bisa dikendalikan. Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa," ujar Anies.

Basuki Sebut Anies Tak Kantongi Izin Revitalisasi Monas

Terbaru, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa revitalisasi kawasan Monas sudah dilakukan oleh empat gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan. Menurutnya, tiga gubernur DKI sebelum Anies mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Barulah, di era Gubernur DKI Anies Baswedan revitalisasi Monas dilakukan tanpa izin Komisi Pengarah.

"Sejak Pak Sutiyoso, Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Jokowi sudah dilakukan. Ini ke-4 kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies dan harus ada prosedur itu," ujar Basuki di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Senin (27/1).

Adapun keberadaan Komisi Pengarah ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam aturan itu, dijelaskan bahwa Pemprov DKI sebagai Badan Pelaksana harus mengantongi izin Komisi Pengarah untuk merevitalisasi Monas.

"Berarti 3 gubernur sebelumnya juga sudah mengikuti prosedur. Seharusnya (Anies) mengikuti prosedur yang sudah ada (untuk revitalisasi Monas)," katanya.

Erick Kritik Program DP Rumah Nol Rupiah Tak Mendidik Generasi Muda

Selain itu, Menteri BUMN juga melayangkan kritikan terhadap program rumah DP nol rupiah Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, program ini tidak mendidik generasi muda Indonesia untuk menabung dan bertanggungjawab.

"Saya tidak setuju dengan DP nol persen atau zero percent down payment. Karena ini tidak mendidik generasi muda kita untuk menabung," ujar Erick Thohir dikutip di Antara di Jakarta, Selasa (28/1).

Erick mengatakan bahwa kalau anak muda dibiasakan untuk dididik menabung sedari awal dengan bunga KPR 5 persen atau berapa persen, maka generasi muda itu akan punya rasa tanggungjawab.

"Namun akses jangka waktu cicilan KPR untuk 20-30 tahun serta tentunya cicilannya tidak memberatkan," katanya.

Pratikno Sebut Surat Sekda Bukan Minta Izin Revitalisasi Monas

Mensesneg Pratikno juga buka suara terkait revitalisasi Monas yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pratikno mengatakan hingga kini tidak ada surat izin revitalisasi dari Pemprov DKI pada Dewan Pengarah.

"Menteri mengirim surat pada Gubernur DKI mengatakan ada prosedur yang belum dilalui. Kemudian ada surat dari Sekda DKI isinya bukan meminta izin tapi penjelasan (revitalisasi)," kata Pratikno dalam raker dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/1).

Dia menyebut, revitalisasi Monas tanpa izin tidak memiliki dasar. "Kami tidak menerima surat (izin). Oleh karena itu memang (revitalisasi) tidak ada dasar subtansi. Sampai kejadian itu terjadi jadi kami juga tidak mengetahui secara riil dan kemudian jadi pemberitaan," ujarnya.

Mensesneg Minta Pemprov DKI Setop Revitalisasi Monas Selama Belum Ada Izin

Menteri Sekretaris Negara Praktikno mengaku belum menerima surat izin revitalisasi kawasan Monas. Dia menegaskan, proyek penataan Monas harus dihentikan sebelum ada izin."Intinya sampai menunggu izin itu harus dihentikan," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).Pratikno mendengar kabar bahwa Pemprov DKI telah mengirim surat ke Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka soal revitalisasi Monas yang salah satu anggota Komisi Pengarah ialah Mensesneg. Jika benar, Kemensetneg segera menggelar rapat dengan Pemprov DKI."Ini katanya akan ada pengajuan surat pada komisi pengarah dan tentu saja kalau sudah ada surat, kami akan mengundang rapat secepatnya," ucapnya.Sembari menunggu surat dari Pemprov DKI, pihaknya telah mengundang ahli serta kementerian terkait guna mengkaji revitalisasi Monas yang menebang banyak pohon."Para expert di bidang urban planning pengamat DKI, ahli lingkungan, heritage dan lain-lain juga menteri. Jadi masing-masing pihak juga sudah melakukan telaah," ucapnya."LHK sudah melakukan telaah, yang jadi anggota komisi pengarah, kemudian kememhub, PUPR juga melakukan telaah. Jadi nanti begitu surat diterima komisi pengarah, tentu saja komisi pengarah akan segera melakukan rapat," tandasnya.Pratikno menambahkan, bahwa Komisi Pengarah Medan Merdeka baru menerima surat dari Pemprov DKI mengenai fase pembangunan stasiun MRT di Monas."Jadi Gubernur DKI mengajukan permintaan persetujuan unik penempatan stasiun MRT di kawasan monas dan kita sudah bahas cukup detil melibatkan," kata Pratikno.Kemudian, surat lainnya yang masuk kepada Komisi Pengarah mengenai penggunaan kawasan Medan Merdeka untuk Formula E. Sedangkan, revitalisasi Monas belum ada."Kedua juga ada surat masuk mengenai penggunaan untuk rencana formula E itu sudah kami bahas," tukas Pratikno.