Soal IMB di Pulau Reklamasi, Luhut Yakin Anies Tahu Apa yang Dilakukan
Merdeka.com - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan mendukung pembangunan di pulau reklamasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, dukungan itu diberikan jika pembangunan reklamasi sesuai dengan Undang-Undang yang ada.
"Ya kalau itu dia memang itu sesuai dengan aturan per Undang-Undangan ya kita dukung saja," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).
Meski begitu, Luhut menyerahkan sepenuhnya pada masalah dibangun tidaknya reklamasi kepada Gubernur. Kata dia, Anies sudah tahu apa yang harus diperbuat.
"Itu udah urusannya di provinsi, kita enggak usah mencampuri. Saya kira Pak Gubernur tahu apa yang harus dia buat," ungkapnya.
Terkait Anies yang melanggar janji kampanye untuk menghentikan reklamasi Luhut pun enggan berbicara banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya pada Anies.
"Ya kalau itu tanya saja beliau. Saya tidak ingin berkomentar yang tidak di bidang saya," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju. DKI Jakarta menjadi salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama sekaligus regulator.
Saat penerbitan IMB menjadi sorotan, Anies pun melontarkan pembelaan. Mulai dari penerbitan IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda hingga hasil reklamasi disebut pantai bukan pulau.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca SelengkapnyaCak Imin ini pun diajak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta untuk mengulang kembali ucapannya.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, hingga kini Anies tidak berniat maju di pemilihan kepala daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies menilai IKN hanya menguntungkan pegawai pemerintah
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaMenurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKebijakan untuk pengelolaan kelautan juga perlu keterhubungan antar pulau pelabuhan dengan infrastruktur darat.
Baca Selengkapnya