Soal aliran dana reklamasi, donatur Teman Ahok sebut ada yang ngamuk

Pendiri Cyrus Network yang juga salah satu donatur Teman Ahok Hasan Nasbi ikut angkat bicara terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Junimart Girsang soal aliran dana reklamasi sebesar Rp 30 miliar ke rekening Teman Ahok. Dia melihat pernyataan itu sebagai bentuk kekesalan dan serangan partai politik ke Ahok dan pendukungnya.

Dia menuturkan, relawan teman Ahok sudah hampir mencapai target satu juta KTP untuk memberikan tiket kepada bakal calon incumbent maju secara independen. Kondisi ini diyakini membuat parpol gusar.

"Sekarang KTP sudah mau 1 juta. Janji Ahok kan kalau 1 juta dia mau ikut teman Ahok. Nah ada yang kalap kayaknya. Ngamuk di injury time," kata Hasan saat dihubungi, Kamis (16/6).

Hasan balik menuding partai-partai yang tidak suka Ahok melalui jalur non-parpol, mulai melakukan berbagai cara untuk menjegal Ahok. Salah satunya dengan mengumbar fitnah.

"Biarin saja lah ya. Pasti ada partai-partai yang enggak suka dengan gerakan teman Ahok. Mereka akan lakukan segala cara untuk mendiskreditkan teman Ahok," jelasnya.

Tudingan Junimart dianggap pepesan kosong. Dia menantang balik politisi PDIP itu membuktikan ucapannya soal aliran dana pengembang untuk operasional teman Ahok.

"Kalau dia tuduh begitu ya suruh buktikan saja. Saya bisa bilang omongan dia enggak benar sama sekali," tantangnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengungkapkan, dia mendapatkan kabar ada dana dari pengembang yang dialirkan ke TemanAhok. Dia berharap LSM yang dekat dengan Teman Ahok, Cyrus Network dan Sunny Tanuwidjaya diperiksa khusus terkait hal itu.

"Ada info Rp 30 miliar dari pengembang untuk Teman Ahok, saya tidak tahu apakah KPK sudah periksa cyrus dan Sunny," kata Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat komisi III DPR dengan KPK.

Politikus PDIP ini juga mempertanyakan proses pemeriksaan kasus Raperda Zonasi Wilayah Pesisir yang ditangani KPK. Dia meyakini pelakunya bukan hanya M Sanusi, serta berharap pengungkapan peranan PT Agung Podomoro Land (APL) segera menemukan hasil.

"Selain Sanusi itu dari pihak APL. Apakah tidak mungkin. Berpotensi yang lain jadi tersangka misalnya. Memang KPK telah melimpahkan berkas dari presdir PT APL ke pihak kejaksaan. Setelah ini apa yang akan dilakukan KPK dalam menuntaskan kasus reklamasi pantai utara Jakarta ini," ungkapnya.