Sandi sebut pemasangan pohon palsu di Jl Thamrin inisiatif Kasudin

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, pohon imitasi yang dipasang di sepanjang Jalan Thamrin dan Jalan Merdeka Barat murni inisiatif dari Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat. Sandiaga mengaku sangat mengapresiasi adanya inisiatif, meski dirinya tidak tahu adanya pohon imitasi tersebut.

Tetapi, kata dia, alangkah lebih baik apabila disosialisasikan terlebih dahulu.

"Tentunya inisiatif itu sangat didorong dalam suatu manajemen, bagaimana kita bisa proaktif, kita bisa inovatif, bagaimana kita bisa mengambil resiko, risk taking. Tapi sayangnya inisiatif ini tidak didiskusikan dengan baik, tidak disosialisasikan dengan baik sehingga kepala dinasnya belum disosialisasikan. Saya dan Pak Gubernur pun disosialisasikan," ujar Sandiaga usai upacara Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/6).

Oleh karena itu, Sandiaga berterima kasih atas partisipasi masyarakat melalui media sosial yang aktif memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Begitu kami berterimakasih dari warganet, juga dari masyarakat memberikan masukan kepada kita, kita langsung setop. Dan kita langsung hentikan dan kembalikan seperti sedia kala," paparnya.

Ia pun meminta kepada Kepala Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat agar sebelum melakukan kebijakan dapat menyosialisasikannya terlebih dahulu.

"Dengan pesan kepada bapak kepala Sudin, bahwa lain kali kalau berinisiatif sangat kita terima, sangat kita encourage, tetapi harus disosialisasikan dulu," katanya.

Upaya Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi trotoar di ruas jalan protokol menuai kritik. Bukan karena pengerjaannya yang tak maksimal, melainkan keberadaan pohon palsu yang tiba-tiba saja dipasang.

Di beberapa titik trotoar, keberadaan pohon palsu itu mengganggu pejalan kaki. Sebabnya, dipasang di trotoar yang luasnya tidak terlalu luas. Di tambah lagi, letaknya berada di tengah-tengah.

Sadar keberadaan pohon palsu itu ramai diperbincangkan hingga dikritik, Pemprov DKI melalui dinas terkait buru-buru mencabut. Hal itu diakui Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat, Iswandi.

Reporter: Devira PrastiwiSumber: Liputan6.com (mdk/eko)