Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mendukung langkah Presiden Joko Widodo melawan segala bentuk pungutan liar. Dia mengklaim, saat sama-sama menjabat dengan Jokowi di Pemprov DKI Jakarta, keduanya sepakat memberantas pungli.Di Pemprov DKI, kata Ahok, pemberantasan pungli dilakukan dengan memecat pegawai negeri sipil (PNS) Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tertangkap dan terbukti menerima pungutan liar."Itu sudah Pak Jokowi lakukan sejak kami di Jakarta. Jadi sebenarnya sejak kami di Jakarta, kita ini beberapa pecat kali pegawai PTSP, termasuk di penataan kota akan dipecat, sebagai PNS lho. Jadi udah kita lakukan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/10).Ahok mengatakan, praktik pungli PNS terungkap setelah menerima laporan warga atau terekam camera cable television (CCTV). Cara lain yang dia pakai untuk mengendus kasus korupsi, dengan memantau proyek yang berjalan."Makanya kita pengen semua rapim, semua izin surat keluar harus cepat. Saya juga minta partisipasi masyarakat. Kalau Anda kesulitan dari kami gitu ya, Anda harus lapor. Kalau Anda tidak lapor kami tidak tahu. Itu yang masalah," terangnya.Ditambahkannya, kini pungli sudah jauh berkurang semenjak Jokowi melakukan pemberantasan meskipun tak seratus persen hilang."Saya saja sekarang hampir tiap hari ada berhentikan. Termasuk pungli di sekolah. Oknum guru kami berhentikan lho. Panggil inspektorat diinvestigasi. Begitu dia ketemu enggak bisa ngelak, langsung diberhentikan," tutup Ahok.
Saat Jokowi di DKI, Ahok klaim sudah ikut berantas pungli
Saat Jokowi di DKI, Ahok klaim sudah ikut berantas pungli. Praktik pungli PNS terungkap setelah menerima laporan warga atau terekam camera cable television (CCTV). "Kita ini beberapa pecat kali pegawai PTSP, termasuk di penataan kota akan dipecat, sebagai PNS lho. Jadi udah kita lakukan," kata Ahok.