Pembentukan BLUD ditunda, warga belum bisa pesan hunian DP Rp 0

Sebagai gantinya, kata Sandiaga, maka akan dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk program rumah DP 0 rupiah. "Keinginan kita langsung BLUD, tapi mungkin kajian hukumnya bahwa untuk rumah DP 0 Rupiah ini sarannya awalnya mungkin UPT dulu baru setelah itu disesuaikan," kata Sandiaga.

Oleh Rita - Reporter

Pemprov DKI sudah melakukan peletakan batu pertama untuk program hunian DP 0 Rupiah. Namun sampai hari ini, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang sedianya mengurus detail DP 0 termasuk skema pemesanan belum juga terbentuk.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan BLUD ditunda. Padahal semula direncanakan hunian mulai bisa dipesan April mendatang.

"Pak Agustino (Dinas Perumahan) meminta penundaan seminggu sampai dua minggu. Mestinya Senin kemarin, tapi ditunda ke 9 April untuk pemaparannya atau 16 April," ujat Sandiaga di Balai Kota DKI, Rabu (4/4/2018).

Rumah DP 0 sendiri sudah dicanangkanh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak Januari lalu. Sebelumnya, Anies mengatakan warga dapat memesan rumah dengan harga Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21, pada April 2018.

"(Skema pembelian) nanti BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang akan mengumumkan, kemudian juga proses pendaftarannya lewat situ, mudah-mudahan bulan April kita sudah selesai BLUD. Nanti BLUD yang akan mengelola proses penerimaan, pendaftaran bagi warga," ujar Anies

Skema pembiayaan rumah DP0, lanjut dia, melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) BLUD yang bertujuan meringankan pembayaran angsuran. FLPP menerapkan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.

Calon pembeli harus warga DKI Jakarta, diutamakan yang sudah menikah, belum pernah memiliki rumah, dan belum pernah mendapat fasilitas kredit FLPP. Untuk harga jual unit adalah sebesar Rp 8,8 juta/m2 untuk wilayah Jakarta Timur. Anies menegaskan, rusunami tersebut untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bergaji di bawah Rp 7 juta.

"Di bawah Rp 7 juta. Jadi ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti akan dibuatkan skema oleh BLUD. yang cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain akan dibuatkan. Jadi tidak seragam," kata Anies Baswedan.