Merdeka.com - Seribu lebih mobil mewah di Jakarta menunggak pajak. Nilainya mencapai Rp48,68 milliar. Adapun merek kendaraan mewah tersebut adalah Aston Martin terdapat 12 mobil, lalu ada Land Rover ada 108, Lamborghini ada 22, hingga BMW mencapai 188 kendaraan.

"Nilai secara keseluruhan maksudnya segitu (Rp48,68 Milliar). 1461 kendaraan mobil mewah," kata Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Hayatina, saat dihubungi, Selasa (17/9).

Hayatina menambahkan, besaran tunggakan pajak juga berbeda-beda. Dia mencontohkan untuk merek Aston Martin tunggakan mencapai Rp875 juta.

"BMW Rp4,2 miliar, Toyota Rp3,1 miliar, Land Rover Rp3,1 miliar, Rolls Royce Rp1,6 miliar," ucapnya.

Ribuan mobil mewah tersebut juga tetap mendapatkan keringanan pembayaran tunggakan pajak hingga akhir tahun 2019. Sementara itu, dia belum mengetahui secara detail penunggakan pajak untuk motor gede atau moge di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah.

"Keringanan pengurangan pokok pajak daerah untuk beberapa jenis pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)," kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin.

Objek pajak yang mendapat keringanan dan penghapusan sanksi administrasi adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, PBB-P2. Sedangkan jenis pajak yang hanya diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajar parkir, pajak air tanah, pajak restoran dan pajak reklame.

Adapun besaran keringanan pajak yang diberikan untuk PKB dan BBN-KB yakni piutang pajak sampai dengan tahun 2012 diberi keringanan 50 persen, Sedangkan piutang pajak tahun 2013 sampai 2016 diberikan keringanan pajak 25 persen.

"Kemudian penghapusan sanski administrasi piutang pajak PKB dan BBN-KB dan Penghapusan sanksi administrasi piutang pajak PBB-P2," jelasnya.

"Kebijakan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 September 2018l9 sampai dengan 30 Desember 2019," ucapnya.

Reporter: Ika Definati

Sumber: Liputan6.com