Ini cara Nachrowi 'jinakkan' Ahok jika jadi wagub DKI

Nachrowi mengaku siap mendampingi Ahok di DKI Jakarta.

Mardani
Oleh Mardani- Reporter
Ini cara Nachrowi 'jinakkan' Ahok jika jadi wagub DKI
Deklarasi Damai Cagub. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli menyambut baik pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menginginkan dirinya menjadi wagub DKI yang baru. Nachrowi mengaku siap mendampingi Ahok di DKI Jakarta.Namun siapkah pria yang akrab disapa Nara itu mendampingi Ahok yang memiliki gaya meledak-ledak jika dirinya kelak benar-benar menjadi wagub DKI?"Itu soal taste saja. Kalau saya jadi wakil saya jadi pembantunya Ahok. Abang bisa saran dan gantian sampaikan apa yang dimaksud Pak Ahok. Jadi ini soal taste saja. Kalau nanti abang dapat tugas abang pakai bahasa abang. Kalau di luar (gak jadi wagub) abang kan gak bisa beri saran, kalau di dalam abang bisa tuker pikiran," kata Nara saat berbincang dengan merdeka.com di Park Royale Apartment, Jakarta, Selasa (16/9).Nara juga mengaku akan pasang badan jika ada isu SARA yang ditujukan kepada Ahok. Dirinya mengaku puluhan tahun sebagai prajurit TNI sudah terbiasa hidup tanpa SARA. "Abang di militer masalah nasionalisme sudah biasa diterapkan. Karena SARA masuk itu bahaya sekali. Saya harap konsensus bangsa Bhinneka Tunggal Ika itu harus diterima oleh semua bangsa. Jadi kalau ada yang menolak Pak Ahok abang harus kasih tahu dengan sosialisasi dan komunikasi. Insya Allah bisa kita atasi," katanya.Sementara, soal PNS DKI, purnawirawan jenderal TNI bintang dua ini mengaku akan menyikat PNS yang bandel. Menurutnya, bekerja sebagai PNS ada aturannya. Jika hal itu dilanggar, maka harus ditindak."Bagi yang melanggar harus ditindak. Reward and punishment harus diterapkan. Kita harus mengarah ke good governance," katanya.Nara juga mengaku akan mengusulkan agar lelang jabatan pejabat publik di DKI dikaji ulang. Jika hasil kajian menunjukkan lelang jabatan itu baik, maka harus dilanjutkan, tapi jika tidak harus dicari cara lain."Harus ada tim yang mengkaji. Jabatan itu punya standar, orang duduk itu ada syarat dan standarnya. Jangan coba-coba yang rusak rakyat nanti," katanya.

Rekomendasi