Fraksi Demokrat & PAN kecewa Jokowi tak izin nyalon presiden

Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Fraksi ini menilai, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mengindahkan etika politik. Sebab pada saat mencalonkan diri sebagai calon presiden, Jokowi tidak melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta.Anggota Fraksi Partai Demokrat dan PAN Abdul Ghoni mengatakan, Jokowi seharusnya melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta sebelum menjadi calon presiden. Karena ini merupakan etika norma politik yang menunjukkan adanya komunikasi antara eksekutif dan legislatif."Pada saat awal pencalonan Joko Widodo sebagai presiden seharusnya ada etika awal kepada 94 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, hal ini tidak tercermin dalam sebuah etika norma politik yang mencerminkan keharmonisan peran kelembagaan uang menjadi simbol kepercayaan masyarakat," jelasnya saat membaca pandangan fraksi di rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/10).Sikap tersebut membuat Fraksi Demokrat dan PAN DKI Jakarta bertanya-tanya apa alasan Jokowi tidak melakukan komunikasi. Sebab seharusnya itu bisa dilaksanakan dengan mudah sebelum Jokowi mencalonkan diri."Pencalonan dirinya (Jokowi) sebagai wujud pelaksanaan etika seorang pemimpin yang tidak dapat dipahami dengan peristiwa tersebut," tegas Abdul.Abdul mengungkapkan, ini merupakan pendidikan politik untuk seluruh masyarakat Indonesia tentang bagaimana sikap seorang negarawan. Sebab sebagai negarawan yang baik tidak mungkin melakukan hal tersebut.