Anies Akui Gunakan Dana KLB Peninggalan Ahok Untuk Revitalisasi JPO
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya menggunakan dana koefisien lantai bangunan (KLB) untuk revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dia mengaku, hanya memanfaatkan sisa dana KLB dari pemerintahan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kita memiliki sisa yang cukup banyak dari KLB yang sebelumnya, cukup banyak, dan harus diapakan. Iya dimanfaatkan," katanya di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut tidak hanya ketiga JPO itu saja yang menggunakan KLB. Nantinya, beberapa revitalisasi JPO pada 2019 juga memanfaatkan dana tersebut. Diantaranya JPO Pasar Minggu dan jembatan gantung Daan Mogot.
"Stok itu sudah ada sebelumnya. Jadi, itu udah ada, lalu kita manfaatkan," jelasnya.
Sementara, itu Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan, revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) Bundaran Senayan, Polda Metro Jaya dan Gelora Bung Karno (GBK) menggunakan anggaran dari swasta senilai Rp 53 miliar.
Dia menyebut anggaran itu dari dana koefisien lantai bangunan (KLB) dari PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.
"Tentunya kalau ada KLB itu lumayan. Fungsinya untuk masyarakat ada tapi tidak membebani dari APBD," kata Hari di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).
Sebelumnya, Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-Sandiaga, Anggawira mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur sebagai bagian kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).
"Pembiayaan dari sumber dana non-APBD, seperti lewat dana CSR yang dilakukan pihak swasta ini membuat pemprov DKI terkesan tidak transparan dan akuntabel," kata Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira, Minggu 9 April 2017, seperti dikutip dari Antara.
Kebijakan dari Pemprov DKI tersebut, menurutnya, dinilai gagal paham karena dana CSR tersebut seharusnya dapat diputuskan bersama penggunaannya dalam forum CSR. Selain itu, dana CSR harus masuk terlebih dulu dalam mekanisme APBD.
Anggawira menyebutkan, proyek pembangunan ini seharusnya dilakukan lewat sebuah sistem tender, dengan mekanisme yang jelas guna menghindari penyalahgunaan dana.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya
Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok Sebut Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, TKN: Biar Masyarakat yang Menilai
Kubu Prabowo Gibran saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Janjikan Pendidikan dan Kesehatan Murah Saat Kampanye di Papua
Anies menjanjikan perubahan pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan saat kampanye di Sorong.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya