Ahok ancam PT Jakarta Monorail angkat kaki jika tak mau nurut

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan kontrak baru dalam surat perjanjian kerja sama (PKS) kepada PT Jakarta Monorail (JM). Tujuan pembentukan kontrak baru ini agar mempertegas bahwa PT JM tidak akan main-main dalam pembangunan monorail.Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, jika PT JM tidak mau menerima kontrak baru tersebut, lebih baik mundur dari pembangunan monorail. Karena ini tidak akan berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta.“Jadi kita mau sodorin kontrak berapa tahun harus selesai. Kalau tidak selesai, semua yang terbangun itu punya Pemprov DKI. Kalau mereka tidak setuju dengan isi PKS yang baru ini, angkat kaki saja. Emangnya gue pikirin. Kita nggak keluarin duit kok untuk bangun monorail," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (19/2).Ia menambahkan, ada dua persyaratan yang ditambahkan dalam PKS. Pertama, PT JM diberikan tenggat waktu hingga tiga tahun untuk menyelesaikan satu koridor monorail. Dan bila tidak selesai maka seluruh bangunan akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta."Tiang pancang yang bayar dia (PT JM) dong. Enggak kita yang bayar. Dia harus beresin pembayaran tiang panjang. Jadi kalau dia gagal bangun monorail, ya Pemprov DKI yang dapat. Enak saja suruh gue yang bayar. Itu urusan dia dengan PT Adhi Karya,” ujarnya.Sedangkan syarat kedua, PT JM harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5 persen dari total investasi pembangunan fisik monorail. Sehingga bila PT JM tidak menyelesaikan pembangunan, maka jaminan bank akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta."Kan kamu mau bangun proyek triliunan, buktikan dong kamu punya uang. Mana? Kalau enggak ada duit, berarti kamu bohong dong. Masa mau bangun satu perak duit saja enggak ada. Kalau dia gagal, duit jaminannya punya siapa? Punya Pemprov. Pokoknya kita untung terus lah,” tegasnya.Namun, syarat tersebut belum dapat diputuskan. Sebab berdasarkan aturan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk jaminan bank ditentukan sebanyak 1 persen dari total investasi pembangunan properti atau infrastruktur."Kita ngajuin 5 persen, tapi dia keberatan. Dia minta lebih rendah dari 5 persen. Di mana-mana berlaku 5 persen dong. Katanya jalan tol cuma 1 persen. Mana buktinya? Kalau enggak ada buktinya, saya tidak mau. Kalau dalam Perpres kan 5 persen. Logika dong, Anda mau bangun 100 perak, tapi lima perak saja nggak ada. Kan aneh. Ini kan jaminan,” tutupnya.