Aung San Suu Kyi tuntut Myanmar lindungi hak muslim Rohingya

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi akhirnya angkat bicara soal pembantaian etnis muslim Rohingya di negara itu. Dia menuntut pemerintah melindungi setiap warga, meski mereka minoritas sekalipun, melalui sebuah undang-undang.Suu Kyi menantang anggota fraksi dari Partai Solidaritas dan Pembangunan sebagai mayoritas di parlemen segera menyusun aturan hukum buat melindungi kelompok minoritas. "Saya menuntut seluruh anggota parlemen segera membahas undang-undang perlindungan etnis minoritas, agar kita bisa menjadi sepenuhnya demokratis," kata Suu Kyi seperti dilansir BBC, Rabu (25/7).Peraih hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 itu melontarkan pernyataan soal konflik Rohingya saat didaulat memberi pidato di parlemen hari ini. Pernyataan politik ini merupakan pertama kalinya dia sampaikan sebagai anggota parlemen. Setelah dibebaskan dari status tahanan rumah pada 2010, Suu Kyi terpilih ke jajaran dewan perwakilan rakyat saat partainya Liga Nasional Demokrasi (NLD) menang mutlak di pemilihan sela April lalu.Meksi demikian, Suu Kyi tercatat sangat hati-hati membahas isu ini. Dia dalam pidato itu sama sekali tidak menyebut kata 'Rohingya' dan hanya menggunakan istilah 'etnis minoritas'. Banyak pendukung NLD termasuk jajaran yang tidak menganggap warga Rohingya sebagai penduduk sah Myanmar. Selain menuntut adanya payung hukum untuk memastikan keadilan buat warga minoritas, dia menyerukan agar pemerintah segera meningkatkan perekonomian di wilayah miskin agar konflik antar etnis tidak kerap terjadi. Pusat kekerasan di bagian barat Provinsi Rakhine memang termasuk daerah tertinggal.Sejak kekerasan paling parah terjadi bulan lalu, pemerintah Myanmar berhasil menahan pihak mayoritas Buddha untuk menghentikan serangan pada suku Rohingya. Konflik itu awalnya terpicu isu pemerkosaan gadis Buddha oleh sekelompok lelaki Rohingya. Bentrokan segera berubah menjadi gabungan isu politik dan agama sekaligus karena warga mayoritas mengungkit status mereka sebagai imigran gelap di negara itu. Pemerintah Myanmar hingga saat ini masih menganggap etnis Rohingya adalah pendatang tanpa izin dari wilayah Bangladesh dan tidak menganggap mereka warga negara sah.Soal isu kewarganegaraan, Suu Kyi juga sangat berhati-hati membahasnya. Dia mengaku tidak tahu apa status etnis Rohingya di negaranya ketika ditanya wartawan internasional bulan lalu, saat pecah konflik horizontal pertama kali. Kelompok pegiat hak asasi Amnesty International menganggap pemerintah Myanmar secara sistematis melenyapkan keberadaan etnis Rohingya. Pemerintahan berbasis junta militer itu memilih meredam konflik dengan menahan dan menyiksa ratusan penduduk muslim supaya warga mayoritas Buddha tidak melanjutkan serangan. 

Berdasarkan catatan pemerintah Myanmar, sejak insiden kekerasan pertama kali terjadi, 78 warga Rohingya tewas dan 90 ribu etnis minoritas itu kehilangan rumah dan harus hidup di penampungan. Beberapa pihak percaya jumlah korban meninggal jauh lebih banyak.