Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

YLKI Imbau Masyarakat Mampu Tak Migrasi ke Elpiji 3 Kg, Ini Alasannya

YLKI Imbau Masyarakat Mampu Tak Migrasi ke Elpiji 3 Kg, Ini Alasannya elpiji 3 kg. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau pengguna gas elpiji 5,5 kilogram (Bright Gas) dan 12 kilogram untuk tidak beralih ke gas melon (elpiji 3 kilogram). Sebab bahan bakar gas ini hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin.

"Kami dari YLKI mengimbau agar masyarakat pengguna elpiji non-PSO untuk tidak melakukan migrasi. Hal itu melanggar hak pengguna elpiji 3 Kg. Karena sesuai aturan, gas melon memang hanya diperuntukkan untuk keluarga miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan ultra mikro,” ujar Ketua YLKI, Tulus Abadi dikutip dari Antara, Selasa (8/3).

Jika masyarakat bermigrasi ke gas melon, maka akan mengurangi hak keluarga miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan ultra mikro. Sebab, pola distribusi gas melon sudah ditetapkan berdasarkan kuota yang jumlahnya sudah ditetapkan sejak awal.

Orang lain juga bertanya?

Oleh karena itu, pemerintah harus turun tangan, yakni dengan membuat sistem distribusi tertutup, bukan terbuka seperti sekarang.

"Supaya tidak ada yang bermigrasi, karena pembeliannya benar-benar diawasi. Elpiji 3 kilogram hanya buat keluarga miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan ultra mikro. Dengan demikian, kuota aman dan sesuai dengan peruntukannya," katanya.

Tulus berpendapat edukasi bahwa yang berhak menggunakan gas melon adalah keluarga miskin dan pelaku usaha mikro, kecil dan ultra mikro adalah penting. Tetapi, lanjutnya, mengubah sistem distribusi menjadi tertutup juga penting agar kebocorannya tidak semakin besar.

Kenaikan Harga Elpiji Non-Subsidi

Di sisi lain, menurut dia, YLKI memahami kenaikan harga elpiji non-PSO. Dalam hal ini, penyesuaian Bright Gas dan elpiji 12 kilogram memang sepenuhnya kebijakan korporasi Pertamina yang tidak bisa diintervensi pihak lain.

Terlebih dalam dua tahun terakhir, produk jenis tersebut memang sama sekali belum mengalami kenaikan. Padahal di sisi lain, harga gas dunia terus mengalami penyesuaian.

Namun demikian, tambahnya, meskipun kebijakan tersebut murni aksi korporasi, tetapi harus dipertimbangkan juga dampaknya di masyarakat, yaitu potensi migrasi pengguna dari gas elpiji non-PSO dan gas melon, sebab disparitas harganya memang menjadi sangat tinggi.

Selain itu, yang berbahaya adalah praktik pengoplosan, yaitu dari gas melon ke elpiji kemasan 5,5 kilogram atau 12 kg.

"Potensi praktik ini, perlu diantisipasi dengan seksama. Selain tindakan ilegal, juga sangat membahayakan masyarakat," tutupnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pro Kontra Pedagang soal Elpiji 3 Kg Cuma Boleh buat Warga Miskin
Pro Kontra Pedagang soal Elpiji 3 Kg Cuma Boleh buat Warga Miskin

"Saya sih enggak apa-apa kalau memang pada akhirnya dibatasi untuk mereka yang terdaftar (masyarakat miskin), asal penyeluhannya ke masyarakat jelas," kata Reza

Baca Selengkapnya
Soroti Elpiji 3 Kg Langka, DPR: Kenyataannya Diborong Orang Kaya dan Restoran
Soroti Elpiji 3 Kg Langka, DPR: Kenyataannya Diborong Orang Kaya dan Restoran

Dia menyebut, kelangkaan gas subsidi itu akibat diborong orang kaya hingga restoran.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Usai Warga Mengadu soal Kelangkaan LPG 3 Kg
Reaksi Jokowi Usai Warga Mengadu soal Kelangkaan LPG 3 Kg

Jokowi mengingatkan LPG 3 kilogram alias gas melon diperuntukkan bagi warga miskin.

Baca Selengkapnya
Larang ASN dan Warga Mampu Pakai Gas Elpiji 3 Kilogram, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tindakan Tegas
Larang ASN dan Warga Mampu Pakai Gas Elpiji 3 Kilogram, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tindakan Tegas

ASN dan warga mampu di Banyuwangi dilarang menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi untuk memasak di rumah maupun untuk usaha

Baca Selengkapnya
Bukan Pasokan, Ini Alasan Langkanya Elpiji 3 Kg Versi Kementerian ESDM
Bukan Pasokan, Ini Alasan Langkanya Elpiji 3 Kg Versi Kementerian ESDM

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, jumlah alokasi untuk LPG bahkan mengalami kenaikan untuk tahun ini.

Baca Selengkapnya
Dua Saran YLKI Agar LPG 3 Kg Tak Lagi Dipakai Orang Kaya
Dua Saran YLKI Agar LPG 3 Kg Tak Lagi Dipakai Orang Kaya

YLKI menawarkan dua solusi yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengatasi subsidi LPG 3 Kg tidak tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Penyaluran LPG 3 Kg Sesuai Kuota Ditetapkan, Orang Kaya Dilarang Beli
Penyaluran LPG 3 Kg Sesuai Kuota Ditetapkan, Orang Kaya Dilarang Beli

"Orang kaya, harusnya malu membeli gas melon, apalagi sudah tertulis pada tabung bahwa produk tersebut memang hanya diperuntukkan bagi orang miskin."

Baca Selengkapnya
Khofifah: Malu, Orang Mampu Kok Gasnya Ada Tulisan 'Hanya untuk Masyarakat Miskin'
Khofifah: Malu, Orang Mampu Kok Gasnya Ada Tulisan 'Hanya untuk Masyarakat Miskin'

Khofifah mengatakanm asih banyak kalangan mampu namun masih menggunakan elpiji 3 kilogram ini..

Baca Selengkapnya
LPG 3 Kg Langka di Kalimantan Timur, Pertamina Tambah Stok 43.000 Tabung
LPG 3 Kg Langka di Kalimantan Timur, Pertamina Tambah Stok 43.000 Tabung

Tabung gas bersubsidi tersebut disebar ke Balikpapan sebanyak 32.000 tabung dan 11.000 tabung ke Samarinda.

Baca Selengkapnya
Aduh, Gas Elpiji 3 Kg Banyak Ditimbun Hingga Harga Jual Melebihi HET
Aduh, Gas Elpiji 3 Kg Banyak Ditimbun Hingga Harga Jual Melebihi HET

Penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi masih belum tepat sasaran. Salah satunya diakibatkan berbagai macam penyimpangan saat distribusi.

Baca Selengkapnya
Hanya untuk Masyarakat Kurang Mampu, PNS Diingatkan Tak Pakai Gas Elpiji Bersubsidi
Hanya untuk Masyarakat Kurang Mampu, PNS Diingatkan Tak Pakai Gas Elpiji Bersubsidi

Gas elpiji 3kg merupakan produk subsidi dari pemerintah untuk masyarakat prasejahtera dan tidak diperuntukkan warga yang mampu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Akui, Warga Ramai-Ramai Pindah Pakai Elpiji 3 Kg Bersubsidi
Pemerintah Akui, Warga Ramai-Ramai Pindah Pakai Elpiji 3 Kg Bersubsidi

Jumlah pengguna LPG 3 kg sebagai barang public service obligation (PSO) naik hingga 5 persen.

Baca Selengkapnya