Wujudkan ketahanan energi, ini tugas Jonan-Arcandra dari DPR
Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dito Ganinduto, mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia diambang krisis energi. Maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk mendorong terwujudnya ketahanan energi Tanah Air.
Hal inilah, menurutnya, yang menjadi pekerjaan rumah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri Arcandra Tahar.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah mengenai revisi PP Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan (Cost Recovery) dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas).
"PP 79 tahun 2010, itu sudah selesai di sektor ESDM, tapi di kementerian keuangan itu belum selesai. Menteri yang baru harus memfollow up, jangan mundur lagi karena ini dalam perjalanan. Sangat penting dengan harga minyak yang rendah sekarang itu memerlukan PP 79 di sektor migas," jelasnya usai diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (16/10).
Dia melanjutkan permasalahan lain ialah keberadaan PP Nomor 1 Tahun 2014 mengenai kelonggaran ekspor konsentrat dengan syarat diminta dijalankan dengan tidak menyimpang dari filosofi UU Minerba.
Dito menambahkan, masalah penurunan harga gas, menjadi pekerjaan rumah lain Menteri Jonan dan Wamen Arcandra. Sebab, Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar hal ini segera dilaksanakan.
"Caranya bagaimana? Hulu dikurangi governement taxnya. Di hilirnya harus diperbaiki toll fee-nya, tadinya life time 5 tahun menjadi 20 tahun sehingga toll fee turun. Lalu tidak ada lagi trader yang tidak punya infrastruktur," tambahnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sumber-sumber energi terbarukan membutuhkan pendanaan besar.
Baca SelengkapnyaDua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaInsentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaAturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, yang mana emisinya sekitar 25-35 persen lebih rendah.
Baca SelengkapnyaPada tahap awal, sambungan jargas di IKN disiapkan untuk 166 menara hunian aparatur sipil negara (ASN) dan 34 rumah tapak menteri.
Baca SelengkapnyaPemberian kompor induksi ini bertujuan untuk mengurangi impor gas LPG.
Baca Selengkapnya