Warga Bangka ngadu soal perusahaan tambang nakal ke Menteri Susi
Merdeka.com - Direktur Yayasan Suara Nurani Menase Sulawesi Utara, Jull Takaliuang mengadukan perusahaan tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Sulawesi Utara ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sebab, aktivitas perusahaan ini terbukti ilegal dan merusak lingkungan.
"Perusahaan ini sudah beroperasi sejak 2008. Lalu lahannya diperluas atas izin bupati. Namun, aktivitas perusahaan ini justru berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Masyarakat terganggu akibat sedimentasi laut dan koral-koral laut juga menjadi rusak," kata Jull di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (28/9).
Atas adanya kerusakan lingkungan tersebut, warga Pulau Bangka pun mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA), dan berhasil memenangkan gugatan pencabutan SK izin usaha pertambangan eksplorasi PT MMP pada tahun 2004.
Namun, ternyata perusahaan ini masih melakukan eksplorasi di Pulau Bangka meski sudah ada putusan dari MA. Parahnya, lanjut Jull, Kementerian ESDM telah meningkatkan status IUP eksplorasi PT MMP menjadi IUP Operasi Produksi.
"Warga Bangka pun kembali melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta Timur untuk membatalkan izin produksi. Dan gugatan ini pun kembali dimenangkan warga. Tapi PT MMP tetap melakukan aktivitas pertambangannya," imbuhnya.
Dengan demikian, Jull meminta kepada Menteri Susi untuk membantu menonaktifkan perusahaan ini karena telah melanggar berbagai aturan dan merusak lingkungan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Susi akan memberitahu kepada Presiden Joko Widodo mengenai hal ini.
"Saya akan membuat kesimpulan mengenai kasus ini. Nanti saya akan ajukan ke Pak Presiden agar masalah ini bisa diselesaikan. Karena kita tidak bisa melanggar putusan Mahkamah Agung. Kita harus sama-sama berjuang," jelas Susi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Banyak Masalah dan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Ini Rinciannya
Dengan rincian 13 masalah pemungutan suara dan 6 permasalahan saat penghitungan suara
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaRespons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaRiuh Tawa Sidang MK saat Airlangga Bilang Bungkusan Bansos Tak Ada Warna Kuning, Hakim: Warna Lain Ada?
Di tengah sidang, Airlangga minta izin untuk klarifikasi beberapa pemberitaan yang sedang ramai terkait Golkar dan bansos
Baca SelengkapnyaLahir dari Keluarga Miskin dan Putus Kuliah, Bayu Sukses Bisnis Percetakan Setelah Daftar Haji
Bayu mengawali bisnisnya bersama sang istri. Dia sempat 5 kali berganti jenis usaha sampai ke usaha percetakan.
Baca Selengkapnya