Wapres JK : Penarikan Pajak Perusahaan Digital Jadi Masalah Dunia
Merdeka.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyebut bahwa penarikan pajak untuk perusahaan digital seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon menjadi masalah dunia. Masalah ini termasuk dirasakan Indonesia.
"Itu masalah dunia. Jadi dia minta gratis juga pajaknya, tetapi dia mengambil manfaat bahwa iklan dalam negeri sehingga ini bukan saja masalah kita semua masalah dunia," kata JK di acara smart business talk 'Making Indonesia 4.0 vs Super Smart Society 5.0' di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (11/7).
Empat perusahaan tersebut menguasai dunia, mereka juga memiliki keuntungan yang sangat banyak. Tetapi, saat ini perusahaan digital tersebut tidak mau membayar pajak. Dia menjelaskan mereka hanya mau melaksanakan bila ada kesepakatan dunia bukan per negara.
"Sebab itu dunia akan mengatur itu. Jadi bukan hanya masalah Indonesia tetapi juga masalah dunia agar mereka membayar lebih baik sesuai dengan pendapatannya," kata JK.
Karena itu Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini masih mencari formula untuk menarik pajak perusahaan digital tersebut. Sri Mulyani masih membicarakan hal itu dengan negara-negara anggota G-20.
"Menkeu Sri Mulyani juga masih mencari secara bersama sama anggota G20 cara agar mereka bayar pajak, karena teknologi itu lintas negara dan dunia maya bagaimana memajaki dunia maya, itu juga masalah," ungkap JK.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaKepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Banyak perilaku kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga etika di ruang digital.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya