Tingkatkan daya saing produk perikanan, DJPB dan BSN kerja sama

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Subjakto bersama Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standarisasi KAN Kukuh S Ahmad menandatangani perjanjian kerjasama untuk Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian di Bidang Perikanan Budidaya, di Kantor Komite Akreditasi Nasional, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, (30/3) lalu.

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, dan transparansi dalam pelaksanaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian di bidang perikanan budidaya sesuai tugas dan fungsi.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengucapkan terima kasih kepada Badan Standarirasi Nasional (BSN), karena telah mengawal dan membina dalam rangka menyusun standar bersama dengan BSN," kata Slamet Subjakto.

Slamet mengatakan, persaingan dengan negara produsen perikanan budidaya mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan produksi ikan budidaya dengan memperhatikan persyaratan pembeli. Dengan adanya SNI, Slamet melanjutkan, telah memberikan manfaat dalam meningkatkan daya saing di pasar global, untuk keamanan pangan, menjamin keberlanjutan usaha dibidang perikanan budidaya baik lingkungan maupun usahanya.

"Hal ini harus menjadi perhatian agar produk perikanan budidaya di pasar lokal, regional dan internasional dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan," ujarnya.

Kedua belah pihak telah menghasilkan SNI yang di antaranya benih 98 buah, tentang cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) 32 buah, cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), pembesaran ikan sejumlah 89 buah, dan komoditas udang ikan air tawar Keramba Jaring Apung serta SNI untuk metode uji sebanyak 62 buah.

"Untuk tahun ini, sedang direncanakan SNI wajib bagi benih dan pakan, dan nantinya berbagai jenis sertifikasi bidang perikanan budidaya akan diintegrasi menjadi satu sertifikasi yaitu indoGAP (Indonesian Good Aquaculture Practice) yang merupakan suatu bentuk sertifikasi dan SNI yang dikenal dan akan menjadi trademark Indonesia," sebutnya.

"Perlu dipahami juga bahwa indoGAP adalah persyaratan kegiatan budidaya ikan yang menjamin keamanan pangan, mutu produk perikanan budidaya secara kontinyu. Serta keberlanjutan kegiatan usaha perikanan budidaya yang ramah lingkungan. Manfaat indoGAP tidak hanya sebagai standar produk perikanan budidaya yang beredar di Indonesia tapi merupakan persyaratan dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar lokal, regional maupun global," tambah Slamet.

"Peran BSN dan KAN dapat memperkuat perikanan budidaya di Indonesia sangat dirasakan. Selama ini pendampingan penyusunan standar telah diberikan BSN sehingga dalam setiap tahapan telah menghasilkan SNI perikanan budidaya yang sesuai standar, serta prinsip internasional, dan aturan kepentingan nasional," Tutup Slamet.