Terungkap! Kementan Gandeng Sulteng, Targetkan 240 Ribu Sapi Perah untuk Penuhi Separuh Kebutuhan Produksi Susu Nasional

Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk memperkuat sektor peternakan. Kolaborasi ini bertujuan mendukung peningkatan produksi susu nasional secara signifikan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan rencana investasi besar di Kabupaten Poso, Sulteng. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulteng telah dilakukan pada Jumat (12/9) untuk membahas peluang strategis ini.

Langkah ini diharapkan mampu menjadikan Sulteng sebagai produsen susu utama di luar Pulau Jawa. Potensi lahan yang luas di Poso menjadi faktor kunci dalam mendukung pengembangan sapi perah skala besar.

Potensi Investasi Besar dan Target Produksi Susu Nasional

Kementan secara aktif mendorong penguatan produksi susu nasional melalui kerja sama dengan berbagai investor, dan Sulawesi Tengah menjadi fokus utama. "Kementerian Pertanian tengah mendorong penguatan produksi susu nasional melalui kerja sama dengan berbagai investor. Salah satu peluang signifikan adalah rencana investasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah," kata Agung Suganda di Jakarta, Minggu.

Rencana investasi di Poso diperkirakan mampu menghadirkan hingga 240 ribu ekor sapi perah. Jumlah ini memiliki potensi besar untuk memenuhi hampir setengah dari total kebutuhan susu segar nasional, mengurangi ketergantungan pada impor.

Agung Suganda menekankan bahwa apabila kesepakatan lahan tercapai, Sulteng berpotensi besar menjadi produsen susu di luar Pulau Jawa. Hal ini akan memperkuat pasokan susu untuk wilayah Indonesia timur dan pasar nasional secara keseluruhan, mendukung produksi susu nasional.

Potensi lahan yang sangat mendukung untuk pengembangan sapi perah di Poso menjadi daya tarik utama. Investasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem peternakan yang modern dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Peran Vital Pemerintah Daerah dan Dukungan Infrastruktur

Keberhasilan investasi skala besar ini sangat bergantung pada dukungan aktif dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung yang krusial seperti akses jalan, pasokan listrik, air bersih, dan sarana komunikasi yang memadai.

"Kontribusi pemerintah daerah sangat penting. Investasi besar seperti ini membutuhkan dukungan penuh, tidak hanya dari regulasi pusat, tetapi juga dari sarana dasar yang disiapkan daerah,” ujar Agung Suganda.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, menyambut baik peluang investasi yang ditawarkan Kementan. Ia menegaskan kesiapan daerah untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat demi mempercepat pembangunan subsektor peternakan secara berkelanjutan.

Novalina juga menyoroti potensi lahan yang masih luas di Sulteng. Ia berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat dipercepat agar infrastruktur pendukung dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah sejak tahun 2026, memastikan kelancaran proyek produksi susu nasional ini.

Memperkuat Kemandirian Pangan Menuju Indonesia Emas 2045

Selain isu investasi, Pemerintah Provinsi Sulteng juga menyampaikan harapan agar provinsi tersebut dapat menjadi lokasi prioritas bagi pelaksanaan program strategis Kementan lainnya. Ini menunjukkan komitmen daerah terhadap pengembangan sektor pertanian dan peternakan.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra swasta dinilai menjadi jalan utama untuk memperkuat ekonomi daerah. Sinergi ini penting untuk menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakat setempat.

Dengan adanya investasi dari berbagai pihak, Novalina berharap Sulawesi Tengah akan menjadi katalis dalam mendorong kemandirian pangan nasional. Khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku susu, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Penguatan produksi susu nasional tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada ketahanan pangan. Ini merupakan langkah konkret menuju swasembada dan pengurangan impor produk hewani.

Sumber: AntaraNews