Tekan Kerugian BUMN, Said Didu Sarankan Dua Solusi Ini
Merdeka.com - Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengatakan, saat ini banyak BUMN mengalami kerugian besar akibat penugasan pengerjaan proyek dari pemerintah. Untuk itu, dia memberikan dua solusi untuk menekan kerugian BUMN tersebut.
"Jalan keluarnya seperti apa? Ini pintunya sangat berat, ada dua. Pertama pintunya memberikan PMN dan kedua memang dijual," ujar Said Didu dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (9/4).
Untuk pilihan kedua yaitu menjual proyek ke pihak swasta, cukup sulit dilakukan. Mengingat biaya pembangunan atau cost yang harus dikeluarkan cukup besar berada di atas rata-rata pembangunan proyek pada umumnya.
"Saya nggak yakin ini laku. Saya paham biayanya cost BUMN ini jauh lebih mahal dari biasanya 2010, 2011 itu pembangunan jalan tol itu hanya Rp60 miliar per Km. Sekarang itu tol di luar kota Rp100 miliar per Km. Di dalam kota itu Rp150-200 miliar per Km. Itu problem besar," jelasnya.
Said Didu menambahkan, sumber masalah utama kerugian ini adalah euforia pembangunan infrastruktur yang dibebankan kepada BUMN. Dimana kemudian, penugasan yang membebani BUMN menimbulkan kerugian besar berkepanjangan.
"Yang perlu diantisipasi bukan BUMN, BUMN boleh sakit, tapi janganlah. BUMN sekarang sakit dan penyakit itu sudah disebarkan kepada swasta. Tidak sedikit kontraktor dan subkontraktor tidak dibayarkan karena BUMN tak memiliki cash yang cukup," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca SelengkapnyaPegawai BUMN ini demo lantaran perusahaan tidak memberikan THR yang menjadi hak karyawan.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ati mengaku kewajiban pembayaran cicilan KUR BRI Rp9 juta per bulan justru menjadi penambah semangat berjualan.
Baca SelengkapnyaErick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN dipastikan membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke jalur hukum.
Baca Selengkapnya