Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya batal mengatur kebijakan terkait diskon atau promo tarif ojek online (ojol). Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan mengajak stakeholder terkait seperti pihak aplikator untuk merumuskannya.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah. Sejauh yang dia ketahui, di luar negeri, promosi dan diskon tidak diatur dalam regulasi khusus.

"Kita sih memberi masukan kepada pemerintah. Sepanjang sepengetahuan kami, promosi, diskon, itu tidak diregulasi di negara lain," kata dia saat ditemui, di Jakarta, Kamis (13/6).

Menurutnya, aplikator memberikan diskon kepada masyarakat dengan sejumlah tujuan. Tujuan tersebut yakni, sebagai promosi, untuk menjaga kesetiaan pelanggan, dan changing habit.

"Saya juga tidak ingat ada yang di regulasi, karena memang purpose-nya seperti itu. Itu sepanjang pengetahuan saya. Kalau ada yang punya pengetahuan lain, tolong saja dikasih tahu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya batal mengatur kebijakan terkait diskon atau promo tarif ojek online (ojol). "Promo kalau memang nanti ada usulan baru kita bahas. Itu adalah usulan dari para stakeholder, bukan kita yang mau ngatur-ngatur," ujar dia di Jakarta, Rabu (12/6).

Pernyataan tersebut seakan merevisi ucapan Menhub Budi beberapa waktu lalu, yang sempat melarang adanya pemberian diskon ojek online.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pemerintah tak bisa sewenang melarang ketentuan pemberian diskon tanpa melibatkan aplikator.

"Tadi kan Pak Menteri sudah sampaikan, kalau promo-promo itu sepanjang dari pihak aplikator mengusulkan untuk ada promo dan sebagainya dimasukan ke dalam unsur untuk rangka penghitungan, ya nanti kita coba diskusikan dulu," ujarnya.