Tahan Defisit di 3 Persen, Pemerintah Kembali Terapkan Disiplin Fiskal
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2023 Pemerintah kembali menerapkan disiplin fiskal terhadap APBN, dengan cara menekan agar defisit tidak lebih 3 persen dari GDP.
Dia menjelaskan, kondisi ketidakpastian itu cenderung muncul pada sisi harga-harga yang meningkat, terutama karena disrupsi dari sisi supply karena adanya potensi peningkatan krisis pangan energi dan bahkan krisis utang di berbagai negara.
Hal tersebut sesuai dengan task force yang dibuat PBB, di mana mereka mengidentifikasi suasana dan situasi tantangan Global ini akan berpotensi kepada tiga area krisis, yaitu pangan, energi dan utang.
"Dalam situasi ketidakpastian dan dikaitkan dengan kondisi atau peranan dari instrumen APBN fiskal. Di tahun 2023 kembali untuk menerapkan disiplin fiskal atau prudent fiscal policy dengan membuat maksimum defisit tidak lebih dari 3 persen dari GDP," kata Sri Mulyani dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dengan tema Normalisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia pada Sesi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Rabu (7/9).
Menurutnya, jika dilihat lebih detail, ketidakpastian ini memang cenderung meningkatkan harga dan meningkatkan suku bunga serta capital outflow. Karena adanya pengetatan likuiditas yang seharusnya dikurangi namun ternyata menimbulkan gejolak yang bisa berimbas ke ekonomi.
"Karena kalau kita masih sangat besar kemudian terlihat di market harus melakukan financing apalagi financing-nya sampai desperate maka kita pasti akan terkena Hit dengan cost of fund yang sangat tinggi," ujarnya.
Indonesia juga akan dilihat oleh dunia dari sisi ratingnya. Di mana Indonesia dianggap rentan dari sisi pembiayaan. Hal itu terlihat di berbagai negara saat ini sedang menghadapi kondisi resiko bergulir (revolving risk) dari sisi manajemen utang.
"Justru kita sedang mengelola sebuah resiko baru sudah pandemi, yaitu dari tadinya risiko kesehatan, sekarang menjadi resiko financial, dan geopolitik yang menimbulkan imbas sangat besar terhadap energi dan pangan, dan kemudian berujung pada inflasi," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaKeputusan mempertahankan suku bunga acuan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaNurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya