Staf Khusus Presiden: Pemindahan Ibu Kota Berkaitan Arah Pembangunan RI ke Depan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini melakukan rapat membahas kembali rencana pemindahan ibu kota. Berbagai pendapat pun muncul salah satunya provinsi mana saja yang dinilai laik menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengatakan isu ini tak tiba-tiba muncul lalu dibahas presiden. Beberapa waktu lalu juga pernah dibahas secara serius dan mendapat tanggapan luar biasa dari publik.

"Kemudian presiden memberikan penugasan pada Bappenas untuk melakukan kajian, yang tentu saja dengan sangat serius mempertimbangkan sekian banyak aspek. Ketika (kajian) itu sudah jadi nanti bisa memberikan gambaran utuh mengenai rencana pemindahan ibu kota ini dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya," jelasnya dalam diskusi Populi Center di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

Isu besar ini juga berkaitan dengan arah ke depan pembangunan Indonesia. Tujuannya untuk memperdalam kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. "Dan terutama untuk memastikan keseluruhan kaki-kaki Indonesia memiliki gerak yang sama. Selama ini sudah ada kemajuan-kemajuan berarti tapi ada satu kaki yang lebih kuat, lebih cepat tapi terus terang saja ada kaki lain yang lebih lemah dan lebih lambat," jelasnya.

"Itulah latar belakangnya sehingga kenapa ini digulirkan bukan karena untuk tujuan tertentu. Tapi dari banyak hal yang dipersyaratkan banyak bahan untuk dijadikan pengambilan keputusan," tambahnya.

Saat ini, lanjutnya, Bappenas telah memiliki hasil kajian yang memadai. Setelah Pemilu ini dinilai merupakan saat yang tepat untuk memaparkannya setelah bangsa Indonesia melalui berbagai tahapan politik Pemilu 2019 yang cukup menguras pikiran. Kajian ini, kata Yustika, akan terus disempurnakan.

"Ini tidak (ujug-ujug). Kajian itu dibutuhkan karena tidak mungkin untuk rencana sebuah kegiatan yang luar biasa besar hanya diputuskan tanpa basis dukungan teknokratis yang memadai," jelasnya.

Yustika mengingatkan, wacana pemindahan ibu kota ini tak boleh hanya menjadi agenda para elite semata. Namun harus melibatkan dalam setiap jenjang pengambilan keputusan.

"Pemindahan ibu kota ini tidak boleh jadi agenda elite saja. Ini tidak boleh hanya jadi hasrat kelompok tertentu tapi merupakan pantulan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam berbagai jenjang pengambilan keputusan. Sehingga nantinya ketika betul-betul jadi keputusan nasional maka semua pihak memiliki gerak yang sama, memastikan bahwa ini semua adalah kepentingan nasional," paparnya.