Jakarta terlalu padat

Kepadatan penduduk Jakarta. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Pemerintah Jokowi-JK kembali mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pertimbangannya, saat ini, daya tampung Jakarta sudah berlebih.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu indikatornya ialah Jakarta saat ini sudah macet parah. Selain itu, muka tanah juga terus mengalami penurunan.

"Jakarta jadi pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis dan pemerintahan. Kemacetan makin parah, dan melihat ini maka perlu ada upaya untuk mencegah konsentrasi pembangunan wilayah," ucap Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/4).

Dalam pandangan Menteri Bambang, saat ini yang bisa dipindah adalah pusat pemerintahan. Pusat bisnis tidak mungkin dipindahkan karena ini tergantung permintaan pasar atau market.

"Kalau kita ingin memindahkan pusat keuangan dan bisnis tidak mungkin. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak pasar."

Jika pusat pemerintahan dipindahkan, maka akan menumbuhkan pusat ekonomi baru. Pusat bisnis di Jakarta menurut Menteri Bambang masih akan terus berkembang dan tidak akan ikut ke Ibu Kota baru nantinya.

"Dia tidak akan menjadi pusat bisnis, atau keuangan. Ini (bisnis dan keuangan) tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahan ini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di seputarnya."

Kalimantan tidak rawan gempa

Kalimantan 2. ©kepulauanderawan.wordpress.com

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah memulai mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengkajian pemindahan Ibu Kota Negara merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.

Bambang mengatakan, kajian pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan atas perlunya perataan perekonomian antara Pulau Jawa dengan pulau lain.

"Beban Jakarta dan Pulau Jawa itu sudah terlalu berat," ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4).

Bambang menambahkan, Palangkaraya nantinya hanya menjadi pusat pemerintahan. Sementara, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis.

"Yang pindah adalah pusat pemerintahan. Administrasi pemerintahannya. Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia," katanya.

Selain Palangkaraya, mantan Menteri Keuangan ini menyebutkan ada opsi kota lain yang menjadi wacana didaulat sebagai Ibu Kota Negara. Meski begitu, dia mengakui Palangkaraya tetap menjadi lokasi yang diutamakan.

"Pulau Kalimantan diunggulkan karena enggak rawan gempa," katanya.

Bambang mempredikasi hasil kajian akan selesai pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2019 hanya akan ditetapkan bahwa Palangkaraya menjadi Ibu Kota Negara. Namun, pemindahan Ibu Kota Negara dipastikan akan memakan waktu yang lama.

"2019 mungkin penetapannya saja. Tapi kalau ini kan enggak mungkin dalam waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada," pungkasnya.

Harus keluar dari Jawa

Hutan Kalimantan. ©AFP PHOTO/Bay Ismoyo

Pemerintah Jokowi-JK kembali mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Salah satu kota yang berpotensi menggantikan Jakarta adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, Ibu Kota harus dipindah dari Jawa. Sedangkan Palangkaraya bukan satu-satunya pilihan.

"Yang pasti harus keluar dari Pulau Jawa," ucap Menteri Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).

Menteri Bambang membeberkan, beberapa kriteria calon daerah yang bisa menjadikan Jakata sebagai Ibu Kota. Salah satunya adalah kemungkinan bencana alam yang kecil.

"Lalu ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear agar tidak ada pembebasan tanah lagi."

Tak pakai dana APBN

Kalimantan 6. ©sketsahss212.blogspot.com

Wacana pemindahan Ibu Kota negara kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah didengungkan pertama kali oleh Presiden Soekarno.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui pemindahan Ibu Kota membutuhkan dana yang besar. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo tak mau semuanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dananya pasti besar, tapi presiden ingin jangan sampai memberatkan APBN," kata Menteri Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).

Saat ini, Menteri Bambang berencana mencari skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta. Namun, belum dijelaskan secara rinci soal penyaluran dana ini.

"Salah satu kajian kita adalah mencari skema pembiayaan yang kreatif, artinya melibatkan private sector agar pemerintah bisa bangun infrastruktur, sarana prasarana dengan dukungan swasta."

Menteri Bambang memastikan, rencana pemindahan Ibu Kota ini melibatkan semua kementerian dan lembaga.

"Semua terkait, misalnya nanti bandara seperti apa yang harus dibangun. Ibu Kota tersebut tentunya harus terkoneksi dengan mudah ke Jakarta juga sebagai bandara utama."