Merdeka.com - Pemerintah tengah mewacanakan kembali pemindahan ibu kota Negara. Rencananya, ibu kota Negara akan dipindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak Presiden pertama RI, Soekarno memimpin. Saat itu, dia memimpikan Palangkaraya menjadi ibu kota Negara.
Sebab, Palangkaraya merupakan kota di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Selain itu, Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia.
"Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.
Wacana ini hilang begitu saja. Kemudian, muncul kembali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI di 2013. Lagi-lagi, Palangkaraya menjadi opsi utama perpindahan ibu kota ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya melanjutkan wacana ini. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menjelaskan, wacana kembali muncul saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya sekitar setahun lalu. Kala itu, Johan mengatakan, banyak masyarakat yang meminta agar Presiden merealisasikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.
Namun, lanjut Johan, pemindahan ibu kota bukan persoalan mudah. Maka dari itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terlebih dahulu melakukan kajian secara mendalam.
"Tentu memindahkan ibu kota kan bukan persoalan yang kecil, luas butuh kajian yang mendalam. Saya dengar Menteri Bappenas sudah diminta untuk melihat peluang itu, mengkaji," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/4).
Johan mengatakan, Palangkaraya belum siap menjadi ibu kota negara. Maka dari itu, Presiden meminta Kepala Bappenas mengkajinya secara mendalam. Apalagi, kata Johan, pemindahan ibu kota negara harus pula atas persetujuan DPR.
"Ya kalau soal siap nggak siap ya saya kira belum siaplah. Kalau memindahkan ibu kota kan perlu bicara dengan DPR, bicara dengan macam-macam."
Terkait wacana itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, sudah bertemu dengan Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas untuk memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya. Dalam pertemuan yang digelar pada (11/1) tersebut, Sugianto sempat menyatakan kesiapan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara.
"Saya bertemu Pak Menteri melaporkan rencana pembangunan Kalteng. Saya ceritakan tentang pekerjaan kami. Komitmen kami tidak main-main untuk mendukung rencana-rencana pemerintah pusat. Kalau pusat memang butuh, kami sangat siap jadi ibu kota negara. Itu juga cita-cita Pak Karno kan," kata Sugianto, Rabu (11/1).
Mantan anggota DPR ini menjelaskan banyak kemajuan proyek strategis di daerahnya. Pembangunan tersebut akan membuat Kalimantan Tengah menjadi semakin strategis dalam peta pembangunan nasional.
"Kita sedang kawal betul program strategis, pembangkit listrik, jalur kereta Kalimantan, sampai sentra pertanian organik terbesar di Indonesia. Kalau pusat-daerah kuat, pasti berkah untuk rakyat. Kalteng pasti semakin penting dalam kemajuan Indonesia," katanya.
Dia juga yakin pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat.
"Daya dukung Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahansudah terlampau berat. Dalam dua puluh tahun ke depan, mungkin Jakarta tidak sanggup lagi. Beban itu perlu dibagi dan Kalteng siap untuk menjadi pusat pemerintahan baru di Indonesia. Kami memulainya dengan menyiapkan 300 ribu hektare lahan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan," katanya.
Berikut 4 alasan terbaru rencana pemindahan ibu kota ala Presiden Jokowi. [sau]
Baca juga:
Mei, pemerintah siap lelang 15 blok migas dengan kontrak gross split
Pertama kali, asosiasi perbankan Korea beri beasiswa mahasiswa RI
Syarat Presiden Jokowi jika Ibu Kota ingin pindah dari Jakarta
Ini kriteria lokasi kota pemerintahan baru selain Palangkaraya
Jokowi
Jokowi
Sri Mulyani ungkap kondisi ekonomi dunia pasca krisis 2008
Pemerintah Jokowi-JK kembali mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pertimbangannya, saat ini, daya tampung Jakarta sudah berlebih.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu indikatornya ialah Jakarta saat ini sudah macet parah. Selain itu, muka tanah juga terus mengalami penurunan.
"Jakarta jadi pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis dan pemerintahan. Kemacetan makin parah, dan melihat ini maka perlu ada upaya untuk mencegah konsentrasi pembangunan wilayah," ucap Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/4).
Dalam pandangan Menteri Bambang, saat ini yang bisa dipindah adalah pusat pemerintahan. Pusat bisnis tidak mungkin dipindahkan karena ini tergantung permintaan pasar atau market.
"Kalau kita ingin memindahkan pusat keuangan dan bisnis tidak mungkin. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak pasar."
Jika pusat pemerintahan dipindahkan, maka akan menumbuhkan pusat ekonomi baru. Pusat bisnis di Jakarta menurut Menteri Bambang masih akan terus berkembang dan tidak akan ikut ke Ibu Kota baru nantinya.
"Dia tidak akan menjadi pusat bisnis, atau keuangan. Ini (bisnis dan keuangan) tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahan ini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di seputarnya."
Advertisement
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah memulai mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengkajian pemindahan Ibu Kota Negara merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo.
Bambang mengatakan, kajian pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan atas perlunya perataan perekonomian antara Pulau Jawa dengan pulau lain.
"Beban Jakarta dan Pulau Jawa itu sudah terlalu berat," ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4).
Bambang menambahkan, Palangkaraya nantinya hanya menjadi pusat pemerintahan. Sementara, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis.
"Yang pindah adalah pusat pemerintahan. Administrasi pemerintahannya. Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia," katanya.
Selain Palangkaraya, mantan Menteri Keuangan ini menyebutkan ada opsi kota lain yang menjadi wacana didaulat sebagai Ibu Kota Negara. Meski begitu, dia mengakui Palangkaraya tetap menjadi lokasi yang diutamakan.
"Pulau Kalimantan diunggulkan karena enggak rawan gempa," katanya.
Bambang mempredikasi hasil kajian akan selesai pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2019 hanya akan ditetapkan bahwa Palangkaraya menjadi Ibu Kota Negara. Namun, pemindahan Ibu Kota Negara dipastikan akan memakan waktu yang lama.
"2019 mungkin penetapannya saja. Tapi kalau ini kan enggak mungkin dalam waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada," pungkasnya.
Pemerintah Jokowi-JK kembali mengkaji wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Salah satu kota yang berpotensi menggantikan Jakarta adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, Ibu Kota harus dipindah dari Jawa. Sedangkan Palangkaraya bukan satu-satunya pilihan.
"Yang pasti harus keluar dari Pulau Jawa," ucap Menteri Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).
Menteri Bambang membeberkan, beberapa kriteria calon daerah yang bisa menjadikan Jakata sebagai Ibu Kota. Salah satunya adalah kemungkinan bencana alam yang kecil.
"Lalu ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara dan statusnya free and clear agar tidak ada pembebasan tanah lagi."
Advertisement
Wacana pemindahan Ibu Kota negara kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah didengungkan pertama kali oleh Presiden Soekarno.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui pemindahan Ibu Kota membutuhkan dana yang besar. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo tak mau semuanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dananya pasti besar, tapi presiden ingin jangan sampai memberatkan APBN," kata Menteri Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).
Saat ini, Menteri Bambang berencana mencari skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta. Namun, belum dijelaskan secara rinci soal penyaluran dana ini.
"Salah satu kajian kita adalah mencari skema pembiayaan yang kreatif, artinya melibatkan private sector agar pemerintah bisa bangun infrastruktur, sarana prasarana dengan dukungan swasta."
Menteri Bambang memastikan, rencana pemindahan Ibu Kota ini melibatkan semua kementerian dan lembaga.
"Semua terkait, misalnya nanti bandara seperti apa yang harus dibangun. Ibu Kota tersebut tentunya harus terkoneksi dengan mudah ke Jakarta juga sebagai bandara utama."
PLN Jadi Sponsor Formula E 2023, Pasok Listrik Sampai 3.876 KVA
Sekitar 25 Menit yang laluMenko Luhut: Bertahun-tahun Kita Ekspor LNG, Sekarang Tak Boleh Lagi
Sekitar 40 Menit yang laluPenuhi Standar Eropa, Teh Indonesia Ditarget Bisa Berjaya di Pasar Global
Sekitar 57 Menit yang laluLuhut Pandjaitan: Ekspor Pasir Laut Tak Merusak Lingkungan, Justru Berdampak Baik
Sekitar 1 Jam yang laluPNS Wanita Boleh Jadi Istri Kedua, Ketiga atau Keempat, tapi Ada Syaratnya
Sekitar 1 Jam yang laluCapres AS dari Partai Republik: Negara Kita Menuju Kebangkrutan
Sekitar 1 Jam yang laluSambut HUT ke 24, Insan PNM Kompak Gelar Jalan Sehat
Sekitar 2 Jam yang laluPemerintah Target Belanja Rp3.476 Triliun di 2024, untuk Apa Saja?
Sekitar 2 Jam yang laluIndonesia, India dan China Berpotensi Naik Kelas Jadi Negara Maju
Sekitar 3 Jam yang laluDuduk Perkara Terancam Batalnya Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh di Indonesia
Sekitar 3 Jam yang laluSiap-siap, Presiden Jokowi Segera Umumkan Kenaikan Gaji PNS
Sekitar 4 Jam yang laluKadin: Lulusan Kuliah Jangan Hanya Fokus Jadi PNS, Bekali Diri dengan Kemampuan IT
Sekitar 4 Jam yang laluSurvei: Indonesia Peringkat 8 Negara dengan Manajemen Senior Paling Banyak di Dunia
Sekitar 4 Jam yang laluIbu Bhayangkari Berkarier, Pilih Resign Demi Suami Polisi, Kini Sukses Jualan Kue
Sekitar 7 Jam yang laluPerwira Polri Tarik Becak Terinspirasi Jackie Chan, Penumpang Bukan Sosok Sembarangan
Sekitar 8 Jam yang laluSeleksi Calon Anggota Polri Gunakan CAT, Bisa Dipantau Secara Real Time
Sekitar 10 Jam yang laluHebat! Perwira Polri Jualan Pecel Ayam jadi Komandan Polisi Upacara Hari Pancasila
Sekitar 10 Jam yang laluTerang-terangan Mahfud MD Sebut Ada Pejabat Bekingi Mafia, Singgung Rafael & Sambo
Sekitar 3 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 1 Hari yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 6 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 6 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluFerdy Sambo, Putri Candrawathi dan Kuat Maruf Ajukan Kasasi ke MA
Sekitar 1 Minggu yang laluIntip Liburan Ronny Talapesy Pengacara Bharada E di Luar Negeri, Sosok Istri Disorot
Sekitar 1 Bulan yang laluPermohonan Banding Kandas, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara
Sekitar 1 Bulan yang laluFerdy Sambo Tak Hadir di Sidang Putusan Banding Vonis Mati
Sekitar 1 Bulan yang laluSudin KPKP Jakarta Selatan Gelar Vaksin Rabies Gratis untuk Cegah Penyakit Menular
Sekitar 3 Jam yang laluIndonesia Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin Pentavalent untuk Nigeria, Nilainya Rp30 Miliar
Sekitar 1 Hari yang laluCharles Lokolingoy dan Ichaka Diarra, Dua Pemain Asing Baru Arema FC di Liga 1
Sekitar 1 Jam yang laluCuma Ngopi Bareng, Manajemen Persib Bantah Rekrut Dejan Antonic untuk Posisi Dirtek
Sekitar 2 Jam yang laluAdvertisement
Advertisement
Dicky Budiman
Peneliti dan Praktisi Global Health Security Griffith University AustraliaMemaknai Pencabutan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
AM Hendropriyono
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami