Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa proyek green infrastructure perlu lebih dipasarkan dengan imbal hasil yang bersaing serta risiko minimal. Ini diperlukan agar dapat memikat para investor swasta.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Seminar Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dengan tema "How to Mobilize Private Investment for Green Infrastructure Promoting Intraregional Connectivity" yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018.

Sri Mulyani menyayangkan pasar potensial untuk proyek green investments masih sangat kecil dan kurang beragam. Green infrastructure juga membutuhkan investasi di depan, dan baru memberikan hasil dalam jangka panjang, kemudian juga kerap berisiko terkait ketidakpastian regulasi, ekonomi dan perkembangan teknologi.

"Pemerintah harus melakukan intervensi agar green financing dan green infrastructure dapat terus berkembang. Kita perlu mengoreksi pasar bebas yang cenderung tidak memperhitungkan dampak proyek yang tidak ramah lingkungan," ujar Menkeu Sri melalui siaran pers, Kamis (11/10).

Sebagai informasi, Green infrastructure adalah proyek infrastruktur yang pada tahap perencanaan dan pembangunannya memperhatikan aspek konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan.

Menkeu Sri melanjutkan, pemerintah telah berkomitmen untuk anggaran pembangunan infrastruktur senilai USD 400 miliar pada kurun 2015-2019. Khusus untuk anggaran 2019, pemerintah telah mengalokasikan sebesar USD 26,67 miliar untuk infrastruktur, lebih besar dari alokasi anggaran 2018. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonom, dan menurunkan kesenjangan antar daerah.

"Saya percaya, bahwa tidak ada satu model green financing yang berhasil untuk semua negara. Kebijakan dan pilihan investasi harus sesuai dengan masing-masing kondisi negara, dalam suatu strategi yang komprehensif. Dalam hal ini saya menyambut pembiayaan inovatif yang akan membuka kesempatan bagi green infrastructure, yang tentunya akan membawa banyak manfaat kedepan," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut manambahkan, JBIC telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dan selama ini melakukan bantuan teknis dalam bidang pembiayaan infrastruktur. JBIC telah berkontribusi dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia untuk mendukung konstruksi pembangkit energi, rel kereta dan jalan tol.

Pada 2016, JBIC telah memberikan pinjaman langsung ke beberapa BUMN sejumlah USD 310 juta tanpa jaminan pemerintah. Pada 2017, JBIC juga telah berkomitmen memberikan USD 3,7 miliar ke Indonesia. "Angka ini menunjukkan komitmen tinggi JBIC dalam bekerjasama dengan pemerintah, BUMN dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan Indonesia," tandasnya.

Acara seminar JBIC tersebut juga menghadirkan pembicara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, Gubernur JBIC, Tadashi Maeda, dan 200 peserta dari ADB, Astra Infra, OPIC dan perusahaan-perusahaan Jepang.