Sri Mulyani persilakan KPK usut dugaan kecurangan BPDP Sawit
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang salah sasaran menggunakan dana pungutan ekspor. Selama ini, dana pungutan banyak digunakan untuk subsidi atau program biodiesel. Parahnya lagi, dana ini hanya disalurkan ke sejumlah perusahaan besar di dalam negeri.
Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset.
Menanggapi ini, Menteri Keuangan Sri Mulayani mempersilakan KPK mengungkap kecurangan apapun yang terjadi pada kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
"Menurut saya kalau KPK punya temuan ya silakan saja. Kalau itu (transparansi laporan dana sawit), tanyakan saja ke BPDP," ujar Menkeu Sri di Gedung Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5).
Sri Mulyani mengakui selalu mengawasi pemungutan dana yang diperoleh negara dari sektor persawitan. "Penerimaan pajak yang adil merupakan hak Republik Indonesia. Kita akan selalu berupaya memastikan itu," ungkapnya.
"Adil itu berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya sementara petani tidak mendapat bagiannya atau justru semua risiko langsung kena ke petani," tambah Menkeu Sri.
Sebelumnya, Sekjen GAPKI, Togar Sitanggang menjelaskan, pembentukan BPDP memang untuk menggenjot program mandatori biodiesel di Indonesia. "Salah sasaran, sebenarnya tidak juga. Karena pada awalnya BPDP dibentuk untuk membantu program mandatori biodiesel Indonesia," ujar Togar di Pangkal Pinang, Rabu (26/4).
Program mandatori biodiesel sendiri sebenarnya sudah ada di tahun 2008. Namun, saat itu tidak adanya campur tangan pemerintah dan membuat program biodiesel mandek. "Dengan adanya dana bantuan dari BPDP sampai sekarang program mandatori berjalan baik. jadi kalau dikatakan salah sasaran, saya kurang setuju," ungkapnya.
Pun demikian pembentukan BPDP guna mendukung program pemerintah bukan segelintir perusahaan kelapa sawit.
"Karena kalau dikatakan hanya perusahaan besar yang menerima ya tidak juga. Dari segi kapasitas rata rata sekarang dari utilisasi dari pabrik biodiesel di Indonesia di bawah 30 persen. Jadi di mana letak bahwa itu hanya untuk perusahaan biodiesel."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaAkhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaTerseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaDitetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Tanggapi Putusan DKPP: Bangsa Ini Menunggu Kepekaan Moral Presiden Jokowi
Menurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.
Baca Selengkapnya