Sri Mulyani: Masyarakat Kalau Lihat Saya Ingatnya Pajak dan Utang
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengeluaran negara yang diberikan Kemenkeu kepada kementerian lembaga berubah menjadi aset baik yang berasal dari pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan utang.
Di mana pendapatan kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat, namun sering kali masyarakat hanya mengingat Sri Mulyani sebagai penagih pajak dan utang.
"Kalau lihat saya menteri keuangan biasanya (ingat) pajak. Kalau lihat saya ingatnya utang. Tetapi sebetulnya hasilnya itu yang dibangun oleh pak Menteri PUPR dan jajarannya," kata dia dalam acara penyerahan hibah, Selasa (29/3).
Sri Mulyani mengatakan, pajak digunakan untuk pembangunan negara. Pesan itulah yang sering dia sampaikan kepada masyarakat luas. "Kami terus berikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa saya harus bayar pajak? Apa artinya membayar pajak?," sambungnya.
Dia melanjutkan, belum lama ini sempat heboh di media sosial terkait UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada bagian NPWP diganti NIK. Pihaknya pun berupaya terus menjelaskan harmonisasi tersebut kepada masyarakat.
"Di media sosial tetap heboh, semua yang punya NIK harus bayar pajak. Bayi baru lahir punya NIK langsung bayar pajak. Padahal tidak," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pembayaran pajak itu tidak cuma untuk pembangunan jalan tol. Dia menyebutkan jika apa yang ditarik dari masyarakat akan kembali lagi ke masyarakat dalam berbagai bentuk termasuk BMN (Barang Milik Negara).
"Dengan praktik pengelolaan anggaran dan pengelolaan BMN yang baik maka diharapkan bisa terus menumbuhkan kesadaran masyarakat kita untuk ikut menjaga dan membangun Indonesia bersama," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPerlu diketahui, regulasi barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnya