Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Mulyani apresiasi DJP sukses tagih pajak Google, minta kejar perusahaan sejenis

Sri Mulyani apresiasi DJP sukses tagih pajak Google, minta kejar perusahaan sejenis Rilis mengungkap modus penyelewangan fasilitas kepabeanan PT SPL. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberi sinyal bahwa Google akhirnya telah membayar tunggakan kewajiban pajaknya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi kesepakatan yang berhasil dicapai oleh DJP dengan Google.

"Tentu menghargai bahwa pada akhirnya telah dicapai kesepakatan diantara DJP dengan Google," kata Menteri Sri Mulyani, di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/11).

Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut mengungkapkan, kesepakatan antara DJP dengan Google telah melalui proses dan waktu yang cukup lama. "Ini adalah suatu proses yang cukup panjang bagi kami dan DJP di dalam melakukan berbagai macam negosiasi bagaimana cara memajaki," ujarnya.

Prinsip-prinsip perpajakan untuk Google merupakan langkah awal dan akan dijadikan sebagai patokan memajaki perusahaan atau bisnis sejenis. "Referensi yang bisa kita gunakan untuk institusi-institusi lain yang kita lihat memiliki model bisnis yang sama. Dan ini juga akan memberikan kepastian usaha bagi semuanya."

Meski demikian, dia menegaskan bahwa kesepakatan ini masih memerlukan perhitungan lebih lanjut. Sebab, Google sudah bertahun-tahun menunggak pajak.

"Yang kita diskusikan saat ini adalah kewajiban pajak dari Google tahun 2015 yang lalau, jadi masih ada beberapa tahun ke depan yang masih akan kita hitung."

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya
Sri Mulyani Ingatkan Perjalanan Indonesia Jadi Negara Maju Tidak Mudah, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Pesan Penting dan Mendalam Sri Mulyani untuk Pemenang Pilpres 2024
Pesan Penting dan Mendalam Sri Mulyani untuk Pemenang Pilpres 2024

Bendahara Negara ini juga mengajak masyarakat pemegang hak suara untuk bijak memilih sesuai hati nuraninya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Cs Temui Puan Maharani di DPR, Ini Hasilnya
Sri Mulyani Cs Temui Puan Maharani di DPR, Ini Hasilnya

Sri Mulyani bertemu dengan Puan bersama dengan Wamenkeu, Suahasil Nazara dan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani
Terungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani

Sri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya