Soeharto Pernah Murka Anggaran untuk Proyek Bendungan Asahan Tak Kunjung Cair

Di hadapan para menteri, Soeharto marah karena anggaran proyek tak juga dicairkan.

Senin, 14 Agu 2023 14:51:00

Di hadapan para menteri, Soeharto marah.

Soeharto Pernah Murka Anggaran untuk Proyek Bendungan Asahan Tak Kunjung Cair

Soeharto Pernah Murka Anggaran untuk Proyek Bendungan Asahan Tak Kunjung Cair

Anggaran yang tersendat pencariannya, kerap menjadi penyakit laten di setiap pengerjaan proyek di Indonesia. Kondisi seperti ini bahkan sempat membuat Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto murka.

Buku berjudul 'Dari Soekarno sampai SBY: Intrik & Lobi Politik Para Penguasa' karya Tjipta Lesmana, menulis, Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, A.R. Soehoed diangkat menjadi ketua tim perunding dengan Jepang untuk proyek Asahan.

Proyek ini membentuk sebuah bendungan di Pulau Samosir, Sumatera Utara.

Setelah melalui beberapa perundingan perjanjian induk (master agreement), proyek Asahan ditandatangani Presiden Soeharto pada 6 Juli 1975 di Tokyo, Jepang.

Perjanjian itu tertulis untuk membangun bendungan Asahan.

Para pihak meneken perjanjian konsorsium dengan 12 perusahaan peleburan aluminium dan pemerintah Jepang yang membentuk Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Nilai dari Proyek tersebut sebesar 411 miliar yen atau kira-kira Rp1,7 triliun.

Proyek ini terdiri dari dua paket: proyek PLTA berkapasitas terpasang 604 MW dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 225.000 ton per tahun.

Sementara itu, mengutip kebudayaan.kemendikbud.go.id, proyek Asahan telah direncanakan pembangunannya oleh Panitia Siasat Ekonomi yang dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1947.

Namun, keadaan politik dan ekonomi kala itu dan tahun-tahun berikutnya belum memungkinkan terlaksananya rencana tersebut. Hingga kemudian pada tahun 1976, proyek Asahan dimulai. Soehoed kembali didapuk sebagai Ketua Otorita Asahan.

Di samping sebagai Ketua Otorita Asahan, Soehoed juga diangkat menjadi menteri perindustrian dalam Kabinet Pembangunan III. Dia menjabat selama 5 tahun periode 1978 sampai 83.

Satu waktu, Soehoed telah purna dari jabatannya sebagai Kepala Otorita. Namun, dia mendengar anggaran untuk staf proyek Asahan tidak turun. Kondisi itu sempat ditanyakannya kepada beberapa menteri, akan tetapi tidak kunjung direspon.

Soehoed kemudian mengadu kepada Presiden Soeharto.

Dia didisarankan berbicara dengan Menko Ekonomi Industri, Ali Wardhana

"Saya minta sama Menko Equin tidak ditanggapi juga, akhirnya saya datang lagi pada Pak Harto," kata Soehoed.

Soeharto kemudian menanyakan apakah sudah ada hasil terkait pencarian dana untuk staf Asahan tak kunjung cair.

Soehoed menjawab belum ada hasil apapun. Soeharto murka mendengar jawaban itu. Soeharto murka mendengar jawaban itu.

Sorenya, Soehoed dipanggil menghadap Soeharto di kediamannya di Cendana, Jakarta Pusat. Dalam benak Soehoed saat itu apakah dirinya melakukan kesalahan.

Akan tetapi, ketika Soehoed tiba di kediaman Soeharto. Sudah ada jajaran menteri berkaitan ekonomi termasuk Wakil Presiden. Di hadapan para menteri, Soeharto marah.

"Saudara harus sadar, bahwa proyek Asahan ini penting sekali. Ini proyek jangka panjang dan perlu ditunjang dengan anggaran yang cukup, semua perhatikan ini!" kata Soeharto.

Dalam buku yang itu, semua para menteri yang hadir tersentak diam.

Semua menundukkan kepala, nyaris tidak ada yang berani melihat wajah Soeharto. Menurut Tjipta, Soehoed mengaku amat terperanjat melihat presiden membentak-bentak para menterinya.

Hingga kemudian, pada tahun 1984 Presiden Soeharto meresmikan proyek Asahan. Kontraknya dengan Jepang berakhir pada 9 Desember 2013.

Hingga pada 21 April tahun 2014, pemerintah Indonesia kemudian mengambil alih saham pihak konsorsium. PT Inalum Persero resmi menjadi BUMN pada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2014.

Sementara itu badan Pembina proyek Asahan dan Otorita pengembangan proyek Asahan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1976 dinyatakan berakhir pada 2018.

Usai proyek rampung dikerjakan, proyek Asahan tidak hanya membuka harapan baru di bidang kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Sumatera Utara dan perekonomian nasional pada umumnya.

Tetapi juga memberikan lapangan kerja baru bagi rakyat, penghematan serta tambahan devisa yang akan diperoleh oleh negara dari produksi aluminium.