Sentilan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pengelolaan Keuangan
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa momen menyentil beberapa pihak soal pengelolaan keuangan. Sentilan Sri Mulyani bahkan bernada seperti marah.
Seperti soal defisit keuangan di BPJS. Seharusnya, persoalan defisit bisa diatasi sendiri oleh BPJS.
Berikut ini adalah momen-momen Menteri Keuangan Sri Mulyani 'menyentil' pejabat, ada yang soal pengelolaan keuangan:
Saat BPJS Kesehatan Minta Bantu Tambal Defisit
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami defisit dalam beberapa tahun belakangan. Selama ini, Kementerian Keuangan banyak dilibatkan urusan penambalan defisit BPJS Kesehatan. Hal ini yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani marah.
Sri Mulyani mengatakan seharusnya BPJS Kesehatan bisa memperbaiki diri dengan melakukan tindakan disiplin dalam penagihan dan juga manajemen yang lebih baik. Dengan demikian, tak perlu tiap tahun terjadi penambalan defisit yang semakin besar.
"Kami menteri keuangan, bukan menteri keuangan kesehatan atau menteri kesehatan keuangan. Kami terus bantu bahkan bantu sosialisasi banyak hal. Sekarang kan yang lebih banyak bicara jadinya kami, bukan BPJS Kesehatan karena semua orang menganggap kalau masalah uang ya ke saya, padahal itu masalah uang yang lain," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8).
Anggaran Kemenhub Naik
Anggaran Kementerian Perhubungan dalam delapan tahun terakhir naik berlipat-lipat. Seperti tahun 2015 anggarannya pernah meningkat hingga Rp65 triliun. Dan di 2018 menjadi Rp48,2 triliun. Namun anggaran tersebut tidak pernah terserap maksimal. Hal inilah yang menyebabkan Menteri Keuangan Sri Mulyani marah. Dia menilai Kemenhub memiliki pengelolaan anggaran yang buruk.
"Tidak pernah sampai lebih dari 90 persen, tahun 2015 bahkan diberi Rp65 triliun hanya mampu dibelanjakan Rp47 triliun," katanya, Kamis (1/2/2018).
Kas Negara Dianggap Kosong
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis anggapan kas keuangan negara saat ini kosong lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Menurutnya, APBN Defisit bukan berarti kas negara kosong atau bahkan kosong.
APBN merupakan instrumen negara untuk mengelola ekonomi, bukan sebagai tujuan ataupun buku kas keuangan negara yang baku.
"Tidak kosong, masih di atas Rp90 triliun, Rp100 triliun deh. Itu pertanyaan yang sensitif dan provokatif (kas negara kosong), itu cukup bayar tiga bulan gaji," kata Sri Mulyani, di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/6/2019).
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Keuangan memberikan keringanan utang kepada 2.821 debitur.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaUang makan yang diterima ASN tingkat paling bawah yakni golongan IV sebesar Rp41 ribu per hari.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca SelengkapnyaAnggaran bansos tahun 2024 sudah sesuai keputusan yang telah disepakati dalam pengesahan APBN 2024.
Baca Selengkapnyakegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca Selengkapnya