Merdeka.com - Sandiaga Uno sepakat atas rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, untuk menutup dan menghentikan operasional BUMN yang sekarat dan merugi. Sebab, operasional BUMN sekarat kerap mendapatkan bantuan dana menggunakan uang rakyat.

"Kalau untuk BUMN (yang sekarat dan merugi), saya sepakat dengan pak Erick, kalau (dalam kondisi) 'hidup segan mati tak mau' dan akhirnya membebani, karena ini kan uang rakyat," kata Sandiaga, di Rumah Siap Kerja, Jakarta, Sabtu (22/2).

Sandiaga mengatakan salah satu solusi lain yang bisa diambil ialah dengan penggabungan atau merger. Menurutnya, BUMN sebagai benteng perekonomian Indonesia, dan katalis untuk membuka lapangan kerja, harus segera bisa menemukan solusi guna menyehatkan operasional BUMN yang 'sakit'. "Kemudian, melalui revitalisasi atau hal hal lain yang harus diambil segera."

"BUMN tidak bisa buffer ekonomi rakyat, BUMN malah membebani perekonomian rakyat, langkah langkah yang pak Erick sampaikan, memang harus segera dilakukan dan dibentuk tim khusus, untuk mengkaji, dan hasil kajian temuannya itu (harus) segera dieksekusi, sehingga tidak berlarut larut," papar Sandiaga.

Sandiaga menambahkan, melihat Menteri Erick sedang berjuang untuk Indonesia, kontribusi apapun yang diberikan, dia mencoba memberi yang terbaik. "Apalagi sekarang pak Erick jadi sorotan, dia salah satu (menteri) yang berkinerja baik di kabinet, jadi kita ingin beliau juga sukses, (untuk siapa?), untuk merah putih (Indonesia)."

Selain mendukung, Sandiaga mengatakan tetap mengingatkan menteri BUMN tersebut tentang rambu-rambu, yang bisa menjadi bahan pertimbangan. "Ada beberapa rambu rambu yang selalu saya ingatkan, saya kalau ingatkan selalu secara privat, secara tertutup, agar menjadi bahan pertimbangan beliau."

Menteri Erick Tunggu Restu Jokowi Tutup BUMN Rugi

Menteri BUMN, Erick Thohir hingga saat ini masih menunggu aturan resmi dari Presiden dan Menteri Keuangan untuk menutup dan menghentikan operasional BUMN yang sekarat dan merugi. Keputusan tersebut terkait Kementerian BUMN sebagai pengelola aset agar dapat diberi hak merger bahkan menutup perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Erick dalam acara Indonesia Milenial Summit di Jakarta, Jumat (17/1).

"Kita sedang menunggu peraturan yang akan diputuskan Menteri Keuangan bersama Presiden bahwa kita sebagai yang me-managing aset boleh diberi hak memerger dan menutup," ujarnya.

Lebih lanjut, hal ini diusulkan Erick tidak semata-mata karena banyak BUMN merugi saja, namun dirinya juga mengaku keteteran karena terdapat ratusan BUMN yang harus dikelola.

Bahkan, dengan latarnya sebagai pengusaha saja, dirinya biasa berurusan dengan 8 hingga 12 direksi. "Siapapun menterinya, manage 100-an perusahaan kalau backgroundnya entrepreneur paling ingat cuma 8 sampai 12 direksi saja," imbuhnya.

Reporter Magang : Nurul Fajriyah