Buruh Desak 5 Isu Krusial Ini Masuk RUU Ketenagakerjaan

Kaum buruh mendesak lima isu krusial dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut pokok tuntutan itu mencakup sistem pengupahan, pesangon, outsourcing (alih daya), jaminan sosial, serta aturan pemagangan.

Pengawalan terhadap isu tersebut dilakukan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) melalui aksi damai di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta. Sekitar 50 ribu buruh turun ke jalan pada Kamis (24/9/2026).

Usai orasi, perwakilan buruh dijadwalkan kembali masuk ke perundingan mendalam membahas pasal-pasal krusial bersama pimpinan DPR RI dan seluruh fraksi.

"Hal-hal yang krusial akan segera kami rundingkan besok bersama Pimpinan DPR, Bapak Dasco, dan seluruh fraksi di DPR," kata Andi Gani.

DPR Ubah Beberapa Pasal, Buruh Siapkan Aksi Lebih Besar

Andi Gani mengapresiasi sikap DPR RI yang mulai melunak dengan mengubah sejumlah pasal yang sebelumnya ditentang kelompok pekerja. Ia menilai perubahan itu menjadi sinyal positif dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

"Kami mendapatkan kabar baik kemarin sore, DPR mulai mengubah beberapa pasal yang kami tentang. Kami akan segera membangun komunikasi intensif bersama DPR dan pemerintah agar pembahasan ini benar-benar serius," kata Andi Gani.

KBPBI menegaskan tetap mengawal draf RUU Ketenagakerjaan versi serikat pekerja agar diakomodasi secara utuh oleh pembentuk undang-undang. Jika aspirasi diabaikan, mereka menyiapkan gelombang aksi susulan pada awal Oktober 2026.

"Aksi hari ini baru lima persen dari kekuatan kami. Ini peringatan agar pemerintah dan DPR tidak bermain-main. Jika aspirasi tidak diakomodasi, kami pastikan akan melipatgandakan kekuatan bersama para presiden buruh di KBPBI dengan mengerahkan hingga 100 ribu massa ke Jakarta secara aman dan damai," tegas Andi Gani.

Aksi Buruh Ditegaskan Bukan Gerakan Politik

Di sisi lain, Andi Gani menepis tuduhan bahwa pergerakan massa buruh bertujuan menjatuhkan atau menggoyahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut murni perjuangan atas hak-hak pekerja.

Ia juga menyebut KBPBI, yang mewakili mayoritas elemen buruh di Indonesia, berkomitmen mendukung kepemimpinan nasional hingga akhir masa jabatan.

"KBPBI yang mewakili sekitar 90 persen kekuatan buruh di Indonesia berkomitmen mendukung dan menjaga Presiden Prabowo Subianto sampai 2029. Itu komitmen pasti dari kami," pungkasnya.