Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Kementerian Keuangan mencatat, Pemerintah baru membelanjakan uangnya sebesar Rp1.170,8 triliun. Angka tersebut baru 52,1 persen dari pagu belanja tahun 2023 untuk pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

"Dari sisi belanja pemerintah pusat, sampai dengan akhir Agustus pemerintah pusat sudah membelanjakan Rp1.170,8 triliun ini artinya 52,1 persen dari total Pagu belanja tahun ini sudah direalisasi," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September, Rabu (20/9).

Kendati demikian, bendahara negara ini menyebut BPP pada periode Januari 2023 hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

"Kalau kita lihat secara total pertumbuhan dari belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Agustus adalah negatif 0,6 persen dibandingkan tahun lalu yang levelnya mencapai Rp 1.177,9 triliun," 

kata Sri Mulyani.

merdeka.com

Adapun rincian belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2023, terdiri dari belanja kementerian/
lembaga (KL) tercatat Rp581,6 triliun atau setara 58,1 persen dari pagu.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, penyaluran berbagai bantuan sosial, serta persiapan Pemilihan Umum (Pemilu).

"Belanja-belanja KL ini nanti saya sampaikan termasuk untuk berbagai program-program prioritas nasional seperti Bansos, persiapan pemilu, dan juga pembangunan IKN," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk belanja non-KL pada Agustus 2023 tercatat Rp589,1 triliun. 

Realisasi tersebut baru mencapai 47,3 persen dari pagu yang dianggarkan.

merdeka.com

Belanja non-K/L ini terdiri dari realisasi subsidi dan kompensasi baik bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, program kartu Prakerja, serta subsidi pupuk, hingga belanja pensiun.