BPS Catat Jumlah Penduduk Miskin Bali Turun Signifikan, Terendah Nasional

Denpasar, Bali – Kabar baik datang dari Pulau Dewata, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mengumumkan penurunan signifikan pada jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025, tingkat kemiskinan Bali kini berada di angka 3,42 persen. Angka ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,25 persen.

Penurunan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari perbaikan ekonomi yang menyeluruh di Bali. Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkurangnya ketimpangan antar-penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Data BPS Bali menunjukkan bahwa pada Maret 2025, tingkat kemiskinan Bali mencapai 3,72 persen, yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,30 persen poin dalam kurun waktu enam bulan. Secara jumlah, penduduk miskin di Bali berkurang sebanyak 13,15 ribu orang, dari 173,24 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 160,09 ribu orang pada September 2025.

Penurunan Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan

Penurunan angka kemiskinan di Bali tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan merata di perkotaan dan pedesaan. BPS Bali mencatat bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan turun sebesar 0,21 persen poin. Sementara itu, di wilayah pedesaan, penurunan lebih signifikan, mencapai 0,53 persen poin.

Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan bahwa BPS menggunakan garis kemiskinan sebagai indikator utama untuk menentukan kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan ini mencerminkan batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan adanya peningkatan harga atau inflasi pada September 2025, garis kemiskinan per orang per kapita di Bali ditetapkan sebesar Rp642.986 per bulan. Untuk rumah tangga miskin di Bali yang rata-rata terdiri dari 4,13 anggota, kebutuhan pengeluaran per rumah tangga mencapai Rp2.655.532 per bulan.

Faktor Penentu Garis Kemiskinan dan Komoditas Kritis

BPS Bali juga mengidentifikasi komoditas-komoditas yang memiliki sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Komoditas ini mencerminkan kebutuhan dasar yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Bali. Pemahaman terhadap komoditas ini penting untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

Di wilayah perkotaan, kelompok makanan yang paling dominan menyumbang garis kemiskinan adalah beras, diikuti oleh rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, dan kue basah. Untuk kelompok bukan makanan, kontribusi terbesar berasal dari perumahan, bensin, upacara adat, listrik, dan pendidikan.

Sementara itu, di pedesaan, komposisi komoditasnya serupa. Kelompok makanan didominasi oleh beras, daging ayam ras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan mujair. Untuk kelompok bukan makanan, yang paling berpengaruh adalah perumahan, bensin, upacara agama, listrik, dan kesehatan. Agus Gede menekankan bahwa komoditas-komoditas ini adalah kebutuhan dasar masyarakat Bali yang memiliki kontribusi besar, bukan penyebab utama kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Ketimpangan

Selain penurunan kemiskinan, BPS Bali juga mencatat adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran antar-penduduk. Tingkat ketimpangan, yang diukur dengan gini rasio, turun 0,02 poin menjadi 0,333 poin dari sebelumnya 0,353. Angka ini juga lebih rendah dari gini rasio nasional yang sebesar 0,362 poin.

Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,82 persen telah mampu dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, termasuk kelompok bawah. Hal ini menjelaskan mengapa kemiskinan dan ketimpangan dapat menurun di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang impresif.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, mengapresiasi pencapaian ini sebagai hasil kerja keras bersama dalam membangun Bali. Namun, ia juga menekankan pentingnya pendalaman data secara mikro untuk mengidentifikasi titik-titik kemiskinan yang masih ada. Program dan kegiatan yang tepat akan diintervensi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) untuk memastikan penanganan kemiskinan yang lebih efektif.

Sumber: AntaraNews