KPPN Barabai Catat Realisasi TKD Rp4,50 Triliun untuk Tiga Daerah di 2025

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai mencatat pencairan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp4,50 triliun sepanjang tahun 2025. Dana ini dialokasikan untuk tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Realisasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan regional.

Kepala KPPN Barabai, Djoko Julianto, menyatakan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di ketiga kabupaten tersebut mencapai 98,21 persen dari total pagu. Capaian signifikan ini menegaskan peran strategis APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Ini juga menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Penyaluran dana triliunan rupiah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan dapat mendorong berbagai program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. KPPN Barabai terus berupaya memastikan penyaluran dana berjalan optimal.

Rincian Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Kalsel

Djoko Julianto merinci bahwa realisasi TKD sebesar Rp4,50 triliun tersebut terdiri dari beberapa komponen penting. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp1,501 triliun atau 98,51 persen dari pagu. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp2,163 triliun atau 98,99 persen.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp94,09 miliar atau 98,66 persen, dan DAK Nonfisik mencapai Rp374,59 miliar atau 96,23 persen. Selain itu, Dana Desa berhasil disalurkan sebesar Rp311,70 miliar atau 93,67 persen. Insentif Fiskal terealisasi penuh 100 persen dengan nilai Rp58,82 miliar.

Dari sisi wilayah kerja, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat tingkat penyaluran tertinggi sebesar 98,68 persen. Disusul oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 98,42 persen, dan Kabupaten Tapin yang mencapai 98,39 persen. Angka-angka ini menunjukkan distribusi yang merata dan efisien.

Dukungan KPPN Barabai untuk Sektor Pendidikan

KPPN Barabai juga berperan aktif dalam mendukung sektor pendidikan di wilayah kerjanya. Hingga akhir tahun 2025, KPPN Barabai telah menyalurkan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) secara triwulan. Tunjangan ini diberikan kepada 23.202 penerima yang tersebar di tiga kabupaten.

Penyaluran tunjangan guru ini dilakukan secara langsung dari kas negara ke rekening masing-masing penerima sejak Maret 2025. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran. Langkah ini juga meminimalkan birokrasi yang tidak perlu.

Selain itu, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga telah disalurkan kepada 3.243 sekolah. Dana ini menjangkau total 204.032 siswa. Penerima manfaat mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, Kelompok Bermain, TPA, TK, SD, SMP, hingga sekolah penyetaraan.

Peran KPPN Barabai dalam Pembiayaan Usaha Mikro

Di sektor pembiayaan usaha, KPPN Barabai juga menunjukkan kinerja positif melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR di wilayah kerja KPPN Barabai mencapai Rp698,98 miliar. Dana ini telah dinikmati oleh 16.172 debitur, mendukung pertumbuhan UMKM lokal.

Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi. Disusul oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Bank Rakyat Indonesia menjadi penyalur KUR terbesar, diikuti oleh Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia.

Selain KUR, pembiayaan non-bankable melalui program Ultra Mikro (UMi) juga menunjukkan kinerja yang baik. Total penyaluran UMi mencapai Rp14,01 miliar kepada 2.630 debitur. Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebagai wilayah dengan penyaluran UMi tertinggi, diikuti Hulu Sungai Tengah dan Tapin.

Untuk penyalur UMi, Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur terbesar. Kemudian diikuti oleh Bahana Artha Ventura (BAV) dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida). Inisiatif ini memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau perbankan.

Memperkuat Peran Strategis KPPN Barabai

Dengan capaian signifikan ini, KPPN Barabai terus memperkuat perannya sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor (TREFA). Peran ini sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan negara yang efektif. KPPN Barabai berkomitmen untuk terus berinovasi.

Djoko Julianto menegaskan bahwa ke depan, KPPN Barabai akan terus memperkuat koordinasi dan pendampingan. Ini dilakukan bersama pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah memastikan penyaluran APBN berjalan tepat waktu dan akuntabel.

Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak inklusif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. KPPN Barabai bertekad untuk menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Sumber: AntaraNews