Trivia: Target Net Zero Emission Dipercepat? Bobby Nasution Kuatkan Sinergi Konservasi Hutan Sumut

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, baru-baru ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penguatan ini berfokus pada fungsi konservasi serta perlindungan keanekaragaman hayati di wilayahnya. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) menjadi langkah konkret dalam upaya kolaborasi penting tersebut.

Acara penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada hari Senin, 27 Oktober. Tiga LSM lingkungan terkemuka turut serta dalam kesepakatan ini, yaitu Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan Yayasan Pelestari Ragam Hayati dan Cipta Fondasi (PRCF). Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi lingkungan.

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Bobby Nasution juga menekankan pentingnya peran daerah dalam mendukung target nasional menuju net zero emission pada tahun 2060. Bahkan, ia berharap Sumut dapat mencapai target tersebut lebih cepat, yaitu pada tahun 2045.

Memperkuat Kolaborasi untuk Konservasi Hutan Sumut

Penandatanganan MoU ini secara spesifik bertujuan memperkuat sinergi yang telah terjalin antara pemerintah dan LSM dalam upaya konservasi serta perlindungan keanekaragaman hayati. Fokus utama adalah kawasan hutan Sumatera Utara yang memiliki nilai ekologis tinggi. Langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam menjaga aset lingkungan berharga.

Tiga LSM yang berpartisipasi aktif dalam MoU ini adalah Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan Yayasan Pelestari Ragam Hayati dan Cipta Fondasi (PRCF). Ketiga organisasi ini tergabung dalam NGO Batang Toru. Keterlibatan mereka sangat krusial dalam implementasi program konservasi di lapangan.

Kawasan ekosistem Batang Toru sendiri merupakan wilayah vital di Provinsi Sumut, mencakup area seluas 168.658 hektare. Di dalamnya terdapat berbagai kawasan konservasi penting. Contohnya Hutan Lindung Sibolga (1.875 hektare), Cagar Alam Dolok Sipirok (6.970 hektare), dan Cagar Alam Sibual Buali (5.000 hektare). Upaya konservasi hutan Sumut di area ini sangat mendesak.

Peran Sumut dalam Percepatan Net Zero Emission

Gubernur Bobby Nasution menyoroti pentingnya peran daerah dalam mendukung target nasional Indonesia menuju net zero emission pada tahun 2060. Pencegahan deforestasi dan degradasi hutan di Sumatera Utara menjadi langkah krusial untuk mencapai tujuan ini. Komitmen ini menunjukkan kesadaran akan dampak perubahan iklim global.

Bobby berharap Sumatera Utara dapat menjadi contoh nyata dalam pencapaian target net zero emission. Bahkan, ia optimis bahwa target tersebut bisa dicapai lebih cepat, yakni pada tahun 2045. "Sumut bisa jadi contoh pencapaian net zero emission 2060. Bahkan saya berharap, kita bisa mencapainya lebih cepat di 2045," ujar Bobby.

Untuk mewujudkan ambisi ini, kolaborasi antara pemerintah dan LSM sangat ditekankan. Sinergi ini dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencapai target iklim. Upaya percepatan net zero emission memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

Inovasi Skema Kompensasi dan Peningkatan Ekonomi Lokal

Direktur TaHuKah, Erwin Alamsyah Siregar, menjelaskan pendekatan inovatif yang mereka terapkan. Pihaknya mengembangkan skema kompensasi bagi masyarakat lokal yang berhasil menjaga kawasan hutannya. "Kita ada skema kompensasi kepada masyarakat yang berhasil menjaga hutannya di Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi atau KBKT," kata Alamsyah.

Skema ini memberikan insentif langsung kepada masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam perlindungan hutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada konservasi tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini menciptakan simbiosis mutualisme antara manusia dan alam.

Selain skema kompensasi, TaHuKah bersama LSM lainnya juga berupaya meningkatkan ekonomi lokal melalui program agroforestri. Program ini memungkinkan masyarakat menanam komoditas bernilai ekonomi tanpa merusak hutan. Hasilnya, seperti kopi, bahkan sudah berhasil menembus pasar ekspor. Ini merupakan bukti bahwa konservasi dan peningkatan ekonomi dapat berjalan seiringan.

Sumber: AntaraNews