Jokowi Harap Negosiasi Indonesia-EU CEPA Rampung Tahun Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap negosiasi Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat segera selesai paling lambat tahun depan.

Siti Nur Azzura
Oleh Siti Nur Azzura - Reporter
Jokowi Harap Negosiasi Indonesia-EU CEPA Rampung Tahun Depan
Presiden Jokowi. ©2023 Merdeka.com/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi G7 atau G7 Outreach Summit 2023.

Dalam pertemuan tersebut, dia berharap negosiasi Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat segera selesai paling lambat tahun depan.

"Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan," kata Jokowi, dikutip Antara, Minggu (21/5).

Kedua pemimpin memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya negosiasi Indonesia-UE CEPA untuk segera diselesaikan.

Terkait regulasi deforestasi UE, Jokowi mengatakan bahwa sejak awal pembahasan, Indonesia telah menyampaikan keberatan atas regulasi tersebut. Menurutnya, regulasi tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.

"Proses benchmarking dengan 'cut of date' mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan obyektif," imbuhnya.

Jokowi merinci laju deforestasi Indonesia 2019-2020 telah turun 75 persen menjadi 115 ribu hektare. Menurut Presiden, kondisi tersebut merupakan laju terendah sejak 1990 dan terus mengalami penurunan.

Terakhir, Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussels, Belgia, untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan dan menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE, serta dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Rekomendasi