Jokowi Akui Pemerintah Sering Kedodoran Terkait Akurasi Data Pertanian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung terkait akurasi data. Dia mengatakan pemerintah sering kedodoran terkait akurasi dan ketepatan data.

Hal itu disampaikan langsung pada saat menyampaikan sambutan pencanangan pelaksanaan pendataan sensus pertanian 2023, dipantau melalui Youtube BPS Statistik, Senin (15/5).

"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berada butuh pupuk berapa, sering data itu tidak siap, dan akurat," ujar Jokowi.

Dia menjelaskan, sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi data. Menurutnya jika pemerintah menangani kebijakan tersebut dengan baik, maka tidak akan ada keluhan.

"Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itukan dari data yang memutuskan itu, tapi di lapangan banyak petani yang bilang pak pupuk tidak ada. Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusi yang enggak betul, tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya bukan 9 juta tapi 13 juta ton di sana sudah rampung tidak ada keluhan," terang dia.

Lebih lanjut, dirinya sangat mendukung adanya pelaksanaan sensus pertanian 2023. Perlu diketahui sensus pertanian dilaksanakan 10 tahun terakhir.

Kepala negara ini menilai, sensus pertanian seharusnya dilaksanakan 5 tahun sekali, karena setiap tahunnya pasti berubah, namun tetap menggunakan keputusan data 10 tahun yang lalu.

"Mestinya ini setiap 5 tahun lah, biayanya juga tidak banyak, berapa sih mungkin Rp 3 triliun-an tapi penting bagaimana saya memutuskan sebuah kebijakan kalo datanya nggak akurat dan paling terupdate terkini," tambahnya.