Mahal & Perlu Waktu Lama, Pemindahan Depo BBM Bukan Keputusan Tepat

Pengamat Tata Ruang Kota, Nirwono Joga menyebutkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo milik PT Pertamina di Plumpang tidak seharusnya dipindahkan, karena itu merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dan dipertahankan bukan dipindahkan.

"Apakah kalau ada Depo lainnya yang juga dikepung pemukiman padat Deponya juga harus pindah? Depo yang harus dipertahankan, warga yang direlokasi," ujar Nirwono kepada Merdeka.com, Rabu (8/3).

Menurutnya, mempertahankan Depo sangatlah realistis, dengan kembali menata lebih baik dan aman dan relokasi warga ke Rumah Susun (Rusun). "Memindahkan Depo sangatlah mahal, tidak mudah, perlu waktu lama. Negara wajib melindungi dan mempertahankan objek vital nasional," terang dia.

Nirwono menjelaskan, dengan memindahkan Depo perlu kajian mendalam termasuk luas tanah dan infrastrukturnya, status lahan yang jelas dan harus lahan milik Pertamina. "Depo Plumpang harus tetap beroperasi memasok distribusi nasional tidak boleh berhenti," kata dia.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Keputusan ini menindaklanjuti instruksi Presiden RI, Joko Widodo usai insiden kebakaran hebat yang melanda Depo Plumpang pada Jumat (3/3) malam.

"Kami sudah merapatkan bahwa Kilang (TBBM Plumpang) akan kita pindah ke tanah Pelindo, ya," kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3).

Erick menyebut, waktu pembangunan Depo baru milik Pertamina di tanah Pelindo di lakukan pada akhir 2024. Proses pembangunan sendiri akan memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 tahun. "Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun," ucapnya.

Relokasi tersebut diharapkan dapat mencegah insiden serupa terjadi kembali di masa mendatang. "Ini akan menjadi proyek percontohan pertama, sebelum kita terapkan di kilang-kilang lain, bahkan termasuk juga pabrik pupuk dan smelter," tutupnya.