Perbaikan Fasilitas & Layanan Kesehatan Jadi Prioritas Kemenkes di 2023

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan lima program prioritas yang akan dilakukan pada APBN 2023. Budi menyebutkan, prioritas tahun depan yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

"Prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi sekarang kembali untuk fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Kamis (1/12).

Pertama, revitalisasi fasilitas kesehatan masyarakat. Dia menginginkan agar penanganan kesehatan bukan hanya fokus terhadap pengobatan melainkan upaya pencegahan. Kedua, restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuannya, meningkatkan pelayanan penyakit-penyakit risiko kematian tinggi dan biaya besar seperti jantung, stroke, dan kanker.

"Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Polri dan TNI supaya anggarannya pun bisa disinergikan melalui mereka," ucapnya.

Ketiga, berkolaborasi dengan Kementerian Industri, agar Indonesia dapat membangun industri kesehatan secara mandiri sehingga dapat lebih mudah dan murah jika sewaktu-waktu terjadi kembali pandemi. Keempat, mengembangkan kecukupan sumber daya kesehatan yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi.

"Untuk memastikan dokter-dokter spesialis cukup dan itu akan mendapatkan alokasi anggaran, baik langsung melalui Kementerian maupun lewat LPDP bagi tenaga kesehatan kita," ujarnya.

Terakhir, memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan sekaligus meningkatkan program-program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information technology artificial intelligence.

Diketahui, pada APBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp178,7 triliun dengan rincian belanja dari pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah Rp60 triliun belanja.

Sementara untuk bantuan bantuan sosial dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah Rp476 triliun dengan belanja pemerintah pusat Rp454,7 triliun dan transfer ke daerah Rp17 triliun.

Pembiayaan ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dengan belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun, transfer ke daerah Rp22,5 triliun. Untuk bidang energi termasuk subsidi dan kompensasi sebesar Rp341,3 triliun di mana subsidi kompensasi mencapai Rp309,6 triliun dan pengeluaran di bidang energi lainnya Rp1,7 triliun.

Infrastruktur di APBN 2023 mencapai Rp392, 1 triliun dengan belanja pemerintah pusat adalah Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun dan pembiayaan Rp86 triliun. Anggaran untuk pertahanan keamanan TNI Polri dan seluruh yang melaksanakan untuk termasuk tahapan Pemilu mencapai Rp316,9 triliun.