Ketahanan Pangan Penting untuk Kendalikan Inflasi di Daerah

Deputi Bidang Ketersediaan dan stabilisasi pangan, Badan Pangan Nasional (BPN) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penting untuk memperhatikan stok ketahanan pangan nasional guna menangani dan mengendalikan inflasi di daerah.

"Terkait dengan karena menyangkut gerakan nasional pengendalian inflasi pangan maka mesti mengetahui dulu bagaimana kondisi pangan kita," kata I Gusti Ketut Astawa dalam Gerakan Nasional Pengendalian Pangan di Sulawesi Selatan, Senin (24/10).

Menurutnya, Pemerintah harus paham mengenai ketahanan masing-masing pangan. Misalnya untuk beras ketahanannya 88 hari, jagung 52 hari, kedelai 7 hari, cabai besar 12 hari, daging sapi 82 hari, daging ayam ras 62 hari, telur ayam ras 3 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng ketahanannya 77 hari.

"Artinya kalau kita berbicara resesi pangan mudah-mudahan tidak. Namun demikian sebagaimana arahan bapak presiden kita wajib waspada, kenapa kita penting waspada kita tidak boleh terpaku dengan batu kayu dan batu hidup di Indonesia jangan, kita harus mulai bergerak mulai sama-sama bersama-sama yakinkan bahwa kita harus bersama-sama berusaha," ungkapnya.

Dia menjelaskan, jangan seolah-olah semua daerah di Indonesia subur, padahal kondisi di lapangan ada daerah surplus (daerah subur) dan ada daerah defisit (tidak subur).

Menurutnya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi sangat berperan penting untuk mengendalikan daerah surplus dan daerah defisit. Tujuannya, tentu agar stok pangan bisa terjaga di setiap daerah. Artinya, daerah yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi kekurangan pangan, dan tidak akan terjadi inflasi yang tinggi.

"Kalau kita melihat petanya di situ ada daerah surplus misalkan Sulawesi surplusnya adalah beras, cabe. Gorontalo surplusnya adalah jagung, tapi di tempat lain dia minus atau defisit ini jadi problem yang mendasar, sehingga gerakan nasional pengendalian inflasi menjadi sangat penting," ujarnya.

Jika berbicara cadangan pangan maka ada lima jenis tanaman pangan diantaranya, Cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan Pemerintah kabupaten kota, cadangan pangan Pemerintah desa dan cadangan pangan masyarakat.

"Ini harus kita kendalikan dengan baik yang baik adalah pemerintah harus memiliki cadangan yang wajar. Kalau pemerintah tidak memiliki cadangan pangan yang wajar ini berbahaya juga karena apa akan dikendalikan oleh spekulan, bagaimana bisa menyerap memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah kita," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com