Pengusaha Protes Proyek Infrastruktur Masih Dikuasai BUMN

Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), La Ode Saiful Akbar mengeluhkan proyek-proyek konstruksi yang masih di dominasi oleh BUMN. Hal itu disampaikan dalam acara Economic Outlook Perbankan 2020.

"Ada satu masalah yang jadi fundamental di konstruksi, problemnya adalah pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN, tidak dicapai pengusaha-pengusaha swasta," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (4/11).

Tak hanya itu, dia menyebut, proyek-proyek yang di bawah Rp100 miliar bahkan masih digarap oleh BUMN. Padahal, sesuai aturan BUMN disarankan untuk mengerjakan proyek di atas Rp100 miliar.

"Oke benar, realisasinya di atas Rp 100 miliar, tapi itu induk, tapi anak usaha dan cicit, itu Rp 100 miliar ke bawah, akhirnya pengusaha nasional enggak dapat apa-apa," jelasnya.

Laode juga mengatakan, proyek-proyek konstruksi yang melibatkan BUMN dengan kolaborasi swasta pun menurut pihaknya masih ada kendala. Seperti soal keterlambatan pembiayaan.

"Pembayaran BUMN paling cepat 3 bulan syukur-syukur, kadang 6 bulan," imbuhnya.

Oleh karena itu, menurutnya tingkat kredit macet (NPL) utamanya pengusaha swasta jadi makin tinggi. Disebabkan pembayaran proyek yang tersendat. "Kita pengusaha swasta yang meminjam ke bank, pembayaran jadi lambat, berdampaklah pada pendapatan NPL," tandasnya.

Sumber: Liputan6

Reporter: Bawono Yadika Tulus